Legislator: Inefisiensi PLN Rugikan Negara Rp 50 Triliun Per Tahun

Kompas.com - 11/09/2015, 13:06 WIB
Gardu listrik di Denpasar KOMPAS.com/SRI LESTARIGardu listrik di Denpasar
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - ‎Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menyatakan, inefisiensi yang dilakukam oleh PT PLN lebih tinggi dibanding kasus token. (baca: Rizal Ramli Sebut Ada "Provider" Setengah Mafia di Pulsa Listrik)

"Inefisiensi di PLN itu telah merugikan negara rata-rata Rp 50 triliun setiap tahunnya. Inefisiensi itu terjadi karena tingginya biaya bahan baku (BBM dan pelumas),"kata Heri di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Inefisiensi yang sudah terjadi 10 tahun lebih itu, ujar Heri, cenderung dibiarkan. Menurut dia, PLN menghabiskan 7 miliar liter BBM setiap tahunnya. Jika dihitung agregat 10 tahun, maka kerugian negara sama dengan Rp 500 triliun atau sekitar 25 persen APBN.

"Kerugian itu terjadi  disebakan inefisiensi produksi listrik karena mayoritas pembangkit PLN adalah mesin diesel (PLTD) rakitan. Kalau ditarik lebih dalam, itu terjadi karena gagalnya proyek 10.000 MW yang lebih banyak pakai barang rakitan," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Dia mengatakan, andai saja program 10.000 MW tahap 1 yang lalu itu berhasil, maka tidak ada lagi keluhan pemadaman seperti yang masih terjadi di luar Jawa.

Lebih dari itu, harga pokok produksi listrik bisa ditekan dan tarif jualnya jadi murah, bahkan, mestinya per kWh bisa hanya Rp 400-Rp 500 karena PLN tidak perlu lagi membayar biaya yang tidak perlu seperti sewa diesel.

"Di tengah-tengah kerugian uang rakyat yang disedot habis PLN, kini masyarakat masih harus dibebankan lagi dengan Pajak Penerangan Jalan yang menjadi bagian dari komponen yang harus dipotong pada pembayaran token sebesar 1,24 persen. Patut menjadi pertanyaan Ini managing business apa?" tanyanya.

Ia meminta PLN harus berani terbuka dan berbicara panjang lebar ke publik. Sebab, hal ini penting untuk menjadi bahan evaluasi dalam pembangunan proyek 35.000 MW. 

"Kalau memang tidak feasible, pangkas. Termasuk juga dugaan "korupsi teknologi" pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi pertanyaan mendalam," sebut Heri Gunawan.

baca juga: Proyek 35.000 MW Terwujud, PLN Siap Beri Diskon Pelanggan Industri



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X