Respons Paket Kebijakan, BKPM Siapkan Dua Aturan Baru

Kompas.com - 11/09/2015, 20:39 WIB
Kepala BKPM Franky Sibarani TRIBUNNEWS/DANNY PERMANAKepala BKPM Franky Sibarani
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyusun dua aturan tentang tata cara pelayanan perizinan dan tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal. Hal itu sebagai respons dari paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan, dua aturan itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada investor, baik yang mengajukan perizinan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM atau mengajukan fasilitas penanaman modal, khususnya dari sisi kepastian persyaratan dan waktu pemrosesan permohonan.

“Dalam aturan terkait tata cara pelayanan perizinan, pengajuan perizinan selain Izin Prinsip, akan disesuaikan dengan mekanisme serta SOP (standar operasional prosedur) yang ada di PTSP Pusat. Termasuk akan diatur untuk perizinan yang belum didelegasikan ke BKPM, di mana prosesnya melalui liaison officer (LO) kementerian atau lembaga yang ada di PTSP Pusat BKPM,” ujar Franky Sibarani dalam keterangan resminya, Jumat (11/9/2015).

Sementara itu, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM Farah Ratnadewi Indriani mengatakan, selain akan mengatur tentang izin usaha atas kegiatan usaha seluruh sektor, aturan tata cara pelayanan perizinan itu juga akan mengatur penerbitan non perizinan yang dilakukan oleh petugas pada PTSP Pusat di BKPM. Penerbitan non perizinan yang dimaksud diantaranya: Angka Pengenal Impor (API), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan rekomendasi visa.

Sementara itu, yang diatur dalam fasilitas penanaman modal meliputi fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Aturan itu juga akan mengatur fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal industri pembangkitan tenaga listrik, fasilitas pembebasan dan atau keringanan bea masuk dan atau pembebasan penundaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang, dalam rangka kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan batubara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

Rilis
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Whats New
Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Rilis
Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Whats New
Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Whats New
RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

Whats New
Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Whats New
Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Whats New
Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Whats New
Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Whats New
Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Whats New
Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Whats New
Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X