Tarif Flat Administrasi Bank Dianggap Bebani Biaya Listrik Prabayar

Kompas.com - 13/09/2015, 16:33 WIB
Konsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4/2014). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt.



Kompas/Iwan Setiyawan (SET)

28-04-2014



DIMUAT 29/4/14 HAL 18 *** Local Caption *** Konsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt.



Kompas/Iwan Setiyawan (SET)

28-04-2014

KOMPAS/IWAN SETIYAWANKonsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4/2014). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 28-04-2014 DIMUAT 29/4/14 HAL 18 *** Local Caption *** Konsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 28-04-2014
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, mahalnya listrik prabayar (token) merupakan akibat dari biaya administrasi bank yang dipatok tetap per transaksi.

"Yang jadi permasalahan biaya transaksi yang ada di bank itu," kata Jarman di Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Biaya administrasi bank dikenakan pada konsumen setiap kali isi ulang token. Berapa pun pulsa listrik yang dibeli, konsumen dikenai biaya administrasi bank dengan jumlah sama. Kisarannya mulai dari Rp 1.600 hingga Rp 3.000 per transaksi.

Menurut Jarman, seharusnya bank tidak menerapkan biaya administrasi flat untuk semua niai pulsa, tetapi dengan presentase. Contohnya seperti pengenaan tarif pajak penerangan jalan (PPJ), misalnya sebesar 2,4 persen untuk wilayah DKI Jakarta.

"Seperti PPJ itu dikenakan percentage terhadap pembelian pulsa, jadi berapa pun dia beli pulsa, percentage sama. Ini diharapkan juga diterapkan untuk biaya administrasi bank (pada pembelian pulsa listrik)," jelas Jarman.

Penggunaan listrik prabayar sebetulnya memberikan keuntungan bagi konsumen karena tidak ada biaya abonemen. Sayangnya, kata Jarman, biaya administrasi bank inilah yang justru membuat listrik prabayar menjadi seolah-olah lebih mahal ketimbang listrik pascabayar.

Jarman meminta pihak perbankan mengkaji kemungkinan perubahan biaya administrasi bank dari flat menjadi persentase. Jika tidak, maka konsumen yang akan menjadi korban, terutama konsumen yang membeli pulsa dengan nilai kecil berkali-kali. (Baca Rizal Ramli Menyesal Kritik "Token" Isi Ulang Listrik)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X