Rizal Ramli Ungkap "Kemunafikan" yang Terselip dalam Pembentukan UU

Kompas.com - 15/09/2015, 15:18 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com — Di beberapa sektor, Indonesia dinilai lebih liberal ketimbang negara yang liberal sekalipun, yakni Amerika Serikat (AS). Banyak kepentingan asing yang disebut-sebut bisa masuk ke dalam perundang-undangan di negeri ini.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan, ada "kemunafikan" yang terselip di dalam pembentukan beberapa undang-undang yang disinyalir memuat kepentingan asing.

"Kita menganut kebijakan ekonomi neo-liberalisme. Apa itu? Pada dasarnya, semua diserahkan kepada pasar. Liberalisasi perdagangan, tetapi tak bisa liberalisasi tenaga kerja. Seluruh dunia melakukan liberalisasi keuangan, tetapi tak meliberalisasi tenaga kerja. Kalau diliberalisasi, nanti orang bisa menjadi tenaga kerja di negara-negara Barat. Di situ munafiknya," ujar Rizal, Selasa (15/9/2015).

Beberapa tahun lalu, kata Rizal, Indonesia dipinjami uang 500 juta dollar AS. Syaratnya, Indonesia harus membuat undang-undang migas. Akibatnya, terdapat beberapa pasal yang aneh di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas tersebut.

"Di undang-undangnya terdapat sejumlah pasal aneh bin ajaib. Salah satunya Indonesia tidak boleh menggunakan gas lebih dari 20 persen. Itu UU didesain oleh (pihak) asing-asing. Saya ke India, itu bajaj-nya kok bunyinya tenang-tenang saja. Gak keluar asap. Ternyata gasnya dari Indonesia," kata Rizal.

Lebih lanjut, kata dia, kepentingan asing juga masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi membatalkan semua pasal dalam UU tersebut. Menurut dia, pembentukan UU Sumber Daya Air itu berawal ketika Indonesia meminjam 400 juta dollar AS dari Bank Dunia. Saat itu pula, Bank Dunia meminta adanya UU untuk melakukan swastanisasi sumber daya yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, dan sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

"Kemudian ada lagi. Kita pinjam 200 juta dollar AS dari IDB. Dia minta kita buat undang-undang privatisasi BUMN. Jadi, BUMN bisa dijual oleh asing. Jadi, ini proses menjual kedaulatan kita karena undang-undang itu belum tentu sesuai maksud kita sebagai bangsa. Tidak aneh bilamana (pihak) asing terlalu dominan, dan ini terjadi di berbagai bidang. Ini policy yang sangat neo-liberal," ucap Rizal.

Dia mengatakan, tidak ada paham neo-liberalisme yang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Neo-liberalisme merupakan pintu masuknya neo-kolonialisme. Suatu bangsa bisa mengubah nasibnya dengan policy dan strategi sendiri, bukan selalu dicekoki dengan uang atau proyek-proyek titipan dari luar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Tukar Uang Baru 2022 Bisa Rp 200.000 per Paket, Maksimal Rp 1 Juta

Spend Smart
HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

HIMKI Targetkan Raih Transaksi Rp 150 Juta Dollar AS Lewat Pameran IFEX

Whats New
Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Rupa-rupa uang yang Digunakan di Era Majapahit

Whats New
Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Lotus Archi Luncurkan Emas Edisi HUT ke-77 RI

Rilis
Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan 'Event' untuk Dorong Ekonomi

Sandiaga Uno Minta Pelaku Ekraf Gencarkan Penyelenggaraan "Event" untuk Dorong Ekonomi

Whats New
Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Festival Rupiah FERBI 2022 Digelar di GBK, Warga Bisa Tukar Uang Baru dan Beli Uang Bersambung

Whats New
PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

PGN Fokus Tingkatkan Utilisasi Gas Bumi dan Jaga Ketahanan Energi

Whats New
Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan 'Win-win Solution'

Saksiskan Penandatangan PKB BTN, Menaker: Utamakan "Win-win Solution"

Rilis
Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Ingin Berkunjung ke Pameran Mebel dan Kerajinan IFEX 2022, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Digugat Rp 11 Triliun, Blue Bird Bantah Elliana Wibowo sebagai Pemegang Saham dan Pendiri Perusahaan

Whats New
Papua Ekspor 2.533 Kg Ikan Tuna ke Jepang

Papua Ekspor 2.533 Kg Ikan Tuna ke Jepang

Rilis
Dibuka Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Dibuka Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Whats New
Simak Tips Belanja 'Online' Anti Kalap ala 'Influencer', Baca 'Review' hingga Pilih Rating Bintang 4,5 ke Atas

Simak Tips Belanja "Online" Anti Kalap ala "Influencer", Baca "Review" hingga Pilih Rating Bintang 4,5 ke Atas

Spend Smart
Kisah Pedagang Pasar 'Nekat' Jualan Sayur 'Online', Sisca: Dulu Orderan Sebulan hanya 3, Kini Omzet Rp 3 Juta Per Hari

Kisah Pedagang Pasar "Nekat" Jualan Sayur "Online", Sisca: Dulu Orderan Sebulan hanya 3, Kini Omzet Rp 3 Juta Per Hari

Work Smart
Hingga Agustus 2022, Ditemukan 7 Sumur Cadangan Migas Baru

Hingga Agustus 2022, Ditemukan 7 Sumur Cadangan Migas Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.