Dua Anggota DPR Menentang Rencana Menteri Susi Buka Kesempatan bagi Investor Asing

Kompas.com - 15/09/2015, 19:32 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuka seluas-luasnya pemodal asing untuk masuk dan menguasi 100 persen kepemilikan saham pada sektor industri pengolahan ikan, mendapat tentangan anggota Komisi IV DPR RI. Bahkan, salah satu anggota DPR mengatakan, Indonesia tidak dijual kepada Menteri Susi. "Bu, saya garis bawahi, Indonesia not for sale! Tolong diingat itu," ujar anggota Komisi IV DPR RI Hamka Bekady terkesan dengan nada tinggi saat rapat kerja dengan Menteri Susi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Dia mengaku sangat emosi mendengar rencana Susi tersebut dari media. Menurutnya, membuka seluas-luasnya pemodal asing masuk ke sektor industri pengolahan perikanan sama saja dengan membawa ekonomi Indonesia ke arah liberalisme. "Mohon maaf ketua, saya sedikit terbawa emosi gara-gara membaca itu (berita) kurang enak," kata dia.

Ketua Komisi IV DPR RI Eddy Prabowo yang memimpin rapat tersebut lantas mencoba mencairkan suasana. "Yang penting jantung oke kan?," tanya dia disambut gelak tawa anggota Komisi IV lainnya.

Selain Hamka, Daniel Johan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menentang rencana Susi membuka kesempatan 100 persen kepemilikan saham dalam industri pengolahan ikan kepada para pemodal asing itu. Dia meragukan rencana Susi tersebut. "Pertanyaan saya, siapa yang mau? Sekalipun itu asing. Karena ibu, pengusaha nasional saja ibu bangkrut kan," kata Daniel dengan sinis.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Eddy Prabowo meminta Menteri Susi menjelaskan kepada DPR mengapa rencana yang kontroversial itu bisa di buat. Sebelumya, Menteri Susi menambahkan, pihaknya tidak masalah jika memang asing berkecimpung di sektor hilir perikanan bukan di sektor hulu yaitu sektor penangkapan ikan. Alasannya, Susi ingin nelayan Indonesia berdaulat di lautnya sendiri sehingga perilaku illegal fishing yang biasa dilakukan oleh perusahaan ikan asing bisa berkurang karena larangan itu.

Menurut Susi, masuknya asing ke industri hilirisasi akan membawa banyak keuntungan ke Indonesia. Selain penciptaan lapangan kerja, peran asing juga memberikan transfer teknologi ke Indonesia.

Namun begitu, niatan Susi itu masih terbentur ketentuan yang mewajibkan besaran modal di sektor perikanan hanya sebanyak 40 persen. "Ini saya mau minta pemerintah untuk membalik, pabrik-pabrik pembeli boleh asing mau 100 persen silahkan. Tapi tangkap 100 persen tidak boleh asing. Tangkapnya kita. Hulu kita pegang, hilirisasi siapa saja. Nilai tambahnya kan di situ, kita belajar teknologi, kita ekspor," kata dia Senin (7/9/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Kejagung Titipkan Lahan Sitaan dari PT Duta Palma Grup ke PTPN V

Whats New
Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Selama Masa Sosialisasi, Beli Minyak Goreng Curah Masih Boleh Gunakan NIK

Whats New
Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Perhatikan 5 Hal Ini agar Finansial Kamu Tetap Sehat

Spend Smart
Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Pesan Luhut ke Penjual Migor: Terdaftar di Simirah 2.0 atau PUJLE, Tak Bisa Lagi Main Harga...

Whats New
Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Pemerintah Batasi Bersubsidi Pupuk Mulai 2023, Hanya untuk Urea dan NPK

Whats New
Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Bantu Sukseskan Mudik Lebaran 2022, Kompas.com Dianugerahi Penghargaan dari Kemenhub

Whats New
PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

PT Mahaka Radio Integra Masih Bukukan Rugi Pada 2021, Sebesar Rp 27 Miliar

Whats New
Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Peduli Pendidikan Generasi Muda, Elnusa Petrofin Luncurkan “Pojok Baca” di Bantar Gebang

Rilis
Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Pemerintah Lelang Sukuk Besok, Ini Tingkat Imbalannya

Whats New
Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Sebulan ke Depan, Pasar Saham dan Obligasi Diproyeksi Tetap Fluktuatif

Earn Smart
Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Kementan Usulkan Tambahan Anggaran untuk Penanganan PMK Jadi Rp 4,6 Triliun

Whats New
Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Ini Kronologi Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang Km 92

Whats New
Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Indonesia Diyakini Jadi Negara Terdepan dalam Transisi Energi

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi di Garuda Indonesia, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.