Ini Untung-Rugi Proyek LNG Dibangun secara "Onshore" dan "Offshore"

Kompas.com - 23/09/2015, 13:25 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang menyebutkan bahwa pengembangan "Lapangan Gas Abadi" Blok Masela lebih hemat apabila dilakukan di darat (onshore) menimbulkan perdebatan baru.

Sebabnya, kajian dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menghasilkan rekomendasi bahwa pengembangan di laut (offshore) lebih hemat, dan secara teknis risikonya lebih rendah.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menuturkan, apabila dilakukan pengembangan onshore pun tetap memerlukan kapal untuk mengangkut LNG dari floating menuju LNG plan di darat. Hal ini dikarenakan sumber gas ada di dasar laut.

Gas yang masuk di floating didinginkan sampai minus 150 derajat celsius, hingga mencair menjadi LNG. Baru kemudian LNG ini didaratkan untuk diproses lagi.

“Kalau offshore, gas naik ke floating di situ lalu dipisahkan antara gas dan kondensat. Di atas kapal itu ada LNG plan. Diproses di sana LNG-nya,” kata Amien di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Perbedaan lain adalah dari segi teknis. Amien menuturkan, pembangunan onshore dan offshore secara engineering membutuhkan waktu yang relatif sama, yaitu 45 bulan hingga 50 bulan. Bedanya, pembangunan LNG plan di darat memerlukan pembebasan lahan, persetujuan amdal, dan dampak sosial lainnya.

“Kalau pembebasan lahan ini berlarut-larut, maka onshore akan menjadi lebih lama,” ucap Amien.

Dari segi pembiayaan, kajian SKK Migas menunjukkan pembangunan offshore jauh lebih hemat daripada pengembangan onshore. Investasi pembangunan floating diperkirakan akan menelan biayanya 14,8 miliar dollar AS. Jauh lebih murah daripada pembangunan pipa gas dari Blok Masela ke Pulau Aru dan pembangunan kilang di darat yang mencapai 19,3 miliar dollar AS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.