Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/09/2015, 08:15 WIB
Penulis Latief
|
EditorLatief
KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Kepala  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dalam rangkaian kunjungan kerja ke Malaysia menyempatkan diri berdialog dengan ribuan TKI yang bekerja di ladang sawit Felga Global Ventures (FGV). Dalam dialog tersebut para TKI dan keluarganya menanyakan dan berkeluh kesah mulai soal hak asuransi, dokumen, sarana hidup, hingga tentang fasilitas dan operasional untuk sekolah anak-anaknya.

Pada dialog yang digelar di kawasan Kembara Sakti, Malaysia, Rabu (23/9/2015) siang itu hadir juga GM FGV Roserun dan pengurus besar karyawan FGV Sharuddin, Waksekjen MUI Nadjamudin Ramli, dan Ketua Yayasan Peduli Insani Indonesia Firdaus Gigo Atawuwur.

Nasrah, seorang ibu yang bekerja di ladang Sahabat 43, bertanya soal hak kecelakaan kerja suaminya, M Ibrahim. Menurutn Nasrah, akibat kecelakaan itu, suaminya harus kehilangan jari manis di tangan sebelah kiri.

"Bagaimana solusinya Pak, sudah tiga tahun tidak ada penjelasan?," tanya Nasrah.

TKI lainnya, Syarif, yang bekerja di ladang Sahabat 52, menanyakan soal fasilitas untuk kenyamanan saat istirahat. Dia meminta disediakan kipas dan perpanjangan waktu listrik di bilik tempat mereka beristirahat. Listrik di bilik para pekerja mati setiap jam 10 malam.

Persolan lain yang juga ditanyakan TKI adalah tentang mahalnya biaya sekolah anak. Selain itu, tidak diberikannya paspor bagi para perempuan.

Atas semua keluhan itu, lanjut Nusron, dirinya menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, Nusron juga mengingatkan bahwa semua yang dikeluhkan itu bisa diselesaikan mengingat tidak semua persoalan tersebut bisa ditangani melalui prosedur pemerintahan. Apalagi, kata dia, banyak diantara TKI yang tidak punya dokumen resmi alias mereka yang berangkat ke Malaysia bukan melalui prosedur resmi.

Seperti soal perempuan tidak diberikan paspor, misalnya. Nusron mengatakan bahwa menurut peraturan Pemerintah Malaysia orang Indonesia di sini sesungguhnya tidak boleh membawa istri.

"Kan sebenarnya tidak boleh bawa istri. Tapi, itu disiasati jadi pekerja kontraktor. Itu juga harus hati-hati, sebab kalau lagi hamil muncul di tengah jalan dan menggangu pekerjaan,” katanya.

Nusron menambahkan, jika istri sudah punya kontrak dan diakui kontraktor, para TKI bisa ke Nunukan. Di sana para TKI dapat mengurus paspor dan bisa bekerja.

"Tapi, syaratnya harus sudah diakui kontraktor. Nanti, di sini susah lagi. Tidak boleh jadi gelandangan supaya tidak jadi beban oleh orang lain," ujarnya.

Kemudian soal asuransi, menurut Nusron, jika berangkatnya melalui prosedur resmi dipastikan ada asuransi sebagaimana perjanjian dalam kontrak dengan PPTKIS yang memberangkatkannya.

"Masalah asuransi waktu berangkat bayar asuransi atau enggak. Diwajibkan asuransi itu agar ada yang menanggung," katanya.

Untuk itu, kata Nusron, lebih enak dan lebih aman itu menjadi TKI punya dokumen yang sah karena aman dari segi apapun.

"Tolong dikasih tahu teman-temannya, tolong yang belum punya dokumen segera diurus di Nunukan," ujar Nusron sambil kembali mengingatkan pentingnya menjadi TKI yang prosedural.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+