Subsidi Bunga dari LPEI Diduga Tak Mengalir ke UKM

Kompas.com - 25/09/2015, 09:05 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menduga subsidi bunga dari pemerintah lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1 triliun ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), tak akan dinikmati pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). PMN tersebut terindikasi tidak untuk menyubsidi pelaku UKM, melainkan untuk menyubsisi eksportir besar dan produsen di industri tertentu yang sudah mapan.

Atas dasar itu, BPP Hipmi meminta pemerintah mengkaji kembali PMN untuk LPEI atau Indonesia Eximbank. “Kita minta DPR kaji dan Menteri BUMN kaji ulang PNM ini ke Bank Exim,” ujar Ketua Bidang Koperasi, UKM, BPP Hipmi Yuke Yurike, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Yuke mengatakan, target dan definisi UKM yang dimaksud oleh LPEI belum jelas. Dikhawatirkan, pelaku usaha yang mendapat akses kredit bunga rendah ini justru pengusaha mapan, seperti produsen crude palm oil (CPO), batu bara, tekstil, karet, kakao, dan alas kaki.

Menurut Yuke, LPEI harus menjelaskan terlebih dahulu definisi UKM yang bisa mendapatkan subsidi bunga. Dia pun menyampaikan, subsidi bunga oleh negara lebih pantas diberikan kepada pengusaha mikro dan pemula yang nilainya di bawah Rp 25 juta. "Jangan sampai cuma brand-nya saja UKM, tapi nasabahnya malah yang sudah mapan dan kakap, kemudian disubsidi pemerintah," kata dia.  

Yuke mengatakan, produsen CPO, batu bara, tekstil, karet, kakao, dan alas kaki sejatinya belum membutuhkan subsidi bunga apalagi subsidi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Yang mereka butuhkan adalah kemudahan akses pembiayaan ekspor dan investasi. Sebab bunga yang mereka dapat rata-rata sudah bersaing dibawah 15 persen. Sedangkan bunga kredit mikro rata-rata di atas 18 persen. "Sebab itu, subsidi bunga ini lebih cocok untuk nasabah-nasabah KUR dan pengusaha pemula,” imbuh Yuke.

Sebagaimana diberitakan Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawega menyatakan, PMN sebesar Rp 1 triliun tahun ini di perusahaannya akan digunakan untuk menyubsidi bunga pinjaman sektor yang rawan terjadi PHK (padat karya) seperti produsen CPO, batu bara, tekstil, karet, kakao, dan alas kaki. Namun demikian, LPEI tidak membatasi UKM atau perusahaan mana yang layak mendapat subsidi bunga.

Menurut Hipmi, tidak semua UKM layak mendapat subsidi bunga. (Baca: Tidak PHK Karyawan, Perusahaan Berpeluang Dapat Bunga Kredit 7,5 Persen)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.