Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Solusi BNP2TKI Atasi Pelayanan TKI di Perbatasan!

Kompas.com - 26/09/2015, 22:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dalam kunjunga kerja ke Singapura dan Malaysia , Sabtu (26/9/2015), memanfaatkan untuk turun langsung ke daerah perbatasan yang selama ini menjadi persoalan serius pelayanan TKI. Salah satu kawasan yang dikunjungi adalah Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Di pulau tersebut Nusron bertemu pihak-pihak terkait dan para TKI guna menemukan solusi tepat yang harus dilakukan pemerintah. Nusron mengatakan, berdasarkan yang dilihatnya langsung serta yang telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait itu, termasuk dengan Pemerintahan Malaysia, solusi untuk pelayanan TKI di kawasan perbatasan diklasifikasikan dalam tiga kategori.

"Pelayanan TKI di kawasan perbatasan untuk tiga kategori yaitu, TKI yang deportasi dan ingin pulang, TKI yang ditangkap terus dipulangkan, dan TKI yang tidak punya dokumen tapi sudah kerja di Malaysia," kata Nusron.

Dia menjelaskan, bagi TKI dengan ketiga kategori di atas yang ingin kembali ke Malaysia akan dilegalisasi dengan tiga hal, yaitu pelayanan dokumen, pelatihan wawasan kebangsaan dan skil, serta pemberdayaan bagi mereka yang ingin balik ke kampungnya.

"Kuncinya ingin mempermudah pelayanan tanpa harus pulang ke kampungnya," kata Nusron.

Poros di Perbatasan.

Nusron menuturkan, pekan lalu dirinya sudah bertemu Menteri Dalam Negeri Malaysia yang membawahi imigrasi Malaysia. Ia dan pihak Malaysia sepakat untuk menyelesaikan persoalan TKI yang tidak memiliki surat.

"Untuk itu kita dari BNP2TKI memiliki program Poros Pelayanan Perbatasan," kata Nusron.

Program tersebut, lanjut Nusron, dijadwalkan untuk direalisasikan tahun ini. Sekembalinya ke Jakarta dia akan langsung mengkoordinasikan hal tersebut dengan Kemenkum HAM dan Dirjen Imigrasi.

"Rencananya akan dibicarakan Kamis depan. Kita juga akan libatkan BPKP dan BPK untuk pengawasan keuangan," ujar Nusron.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan, dengan Imigrasi nanti akan dibicarakan soal memanfaatkan Pasal 69 UU Imigrasi soal 5W1H dalam pembuatan paspor. BNP2TKI juga akan mempermudah dalam pengurusan dengan tidak harus balik ke kampung halaman.

"Kami siap membantu dan kita lakukan bersama-sama. Caranya teman-teman ilegal dapatkan surat kontrak kerja dari majikan untuk kepastian  lalu mendapat legalisasi konsulat. Karena ini untuk memenuhi hak warga negara untuk bekerja," terangnya.

Nusron menambahkan, program ini dalam prosesnya juga akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Jika di Nunukan berjalan baik maka akan dilanjutkan di Batam, Tanjung Pinang dan wilayah perbatasan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com