Kompas.com - 28/09/2015, 09:05 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Deregulasi perdagangan minuman keras (miras) yang rencananya akan dikembalikan kewenangan peredarannya pada pemerintah daerah, mendapat kritik tajam dari Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ghazali Abas Adan.

Menurut Ghazali, pelonggaran peredaran miras atau minuman beralkohol berpotensi merusak masa depan generasi muda. "Nanti mereka banyak minum miras, malah mereka bisa mandi dengan miras karena terlalu mudah mendapatkannya," kata Ghazali kepada Kompas.com usai diskusi, Jakarta, Minggu (27/9/2015).

Ghazali berpendapat, apabila peredaran miras diperlonggar, siapapun bisa mengakses minuman memabukkan itu, tak terkecuali anak-anak. Oleh sebab itu, peredaran miras mutlak harus dibatasi. "Itu tidak boleh. Saya sepakat dengan sikap Rahmat Gobel. Dilanjutkan policy Rahmat," ucap Ghazali.

Malah, dia memastikan bahwa sebagai wakil rakyat dari Aceh, ia akan mengawal agar jangan sampai peredaran miras diperlonggar. Menurutnya lagi, pelonggaran peredaran miras lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. "Jadi kita tidak sependapat dengan policy siapapun, bahkan Presiden sekali pun. Kita tidak sependapat kalau itu diliberalkan," ucap dia.

Meskipun begitu, nampaknya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak sepakat apabila mabuk dijadikan alasan untuk melarang penjualan miras. Menurut Tjahjo, kerusuhan yang ditimbulkan pemabuk hanya ulah oknum tak bertanggung jawab.

"Kalau itu dijadikan alasan bahwa karena faktor mabuk, kemudian enggak boleh jual minuman keras, ya tidak bisa begitu," kata dia. (Baca: Mendagri Tak Setuju bila Mabuk Dijadikan Alasan Larangan Jual Miras)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mendukung pelonggaran peredaran miras setelah mendapat banyak keluhan dari sejumlah kota wisata, akibat pelarangan minuman beralkohol itu. Salah satunya adalah Bali, yang menjadi destinasi favorit turis mancanegara.  Maka dari itu, Tjahjo menilai tepat jika soal peredaran minuman beralkohol itu dikembalikan ke daerah.

Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat akan merelaksasi aturan terkait penjualan minuman beralkohol. Hal ini merupakan salah satu hal yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada 9 September 2015. (Baca: Kemendag Akan Relaksasi Aturan Penjualan Minuman Beralkohol)

Adapun aturan yang akan direlaksasi adalah Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

Deregulasi akan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk menentukan lokasi mana saja yang boleh menjual, khususnya di wilayah wisata.

Setidaknya ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitushandy, minuman ringan beralkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem Bali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Whats New
Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Whats New
Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi 'Booster'

Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi "Booster"

Whats New
Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Whats New
Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Whats New
Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Whats New
Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

Whats New
Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Spend Smart
BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

Whats New
Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Whats New
Bluebird Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Pantai Timur Surabaya

Bluebird Tanam 5.000 Bibit Mangrove di Pantai Timur Surabaya

Whats New
Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Biaya Rp 2.500, Simak Cara Transfer Antarbank via BI Fast di BRImo

Spend Smart
Cara Membuka Blokir ATM BCA dengan Mudah, Bisa Lewat HP

Cara Membuka Blokir ATM BCA dengan Mudah, Bisa Lewat HP

Whats New
Lebih Tinggi, Jokowi Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,3 Persen

Lebih Tinggi, Jokowi Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan 5,3 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.