Kompas.com - 28/09/2015, 11:48 WIB
Pengemis terlelap di pinggir jalan tak jauh dari pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013). 
KOMPAS/PRIYOMBODOPengemis terlelap di pinggir jalan tak jauh dari pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013).
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah orang miskin pada periode survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan datang diperkirakan bertambah. Penyebabnya, gelombang panas el Nino serta kebakaran hutan. Rektor Paramadina Firmanzah menuturkan, hingga September ini kebakaran hutan terjadi di daerah-daerah yang laju pertumbuhan ekonominya rendah.

Ia menyebut, sebagian Kalimantan dan Sumatera yang roda perekonomiannya dimotori oleh perkebunan dan pertambangan. Sementara harga sejumlah komoditas tambang dan perkebunan masih tertekan.

Firmanzah mengatakan, jika kondisi ini tak mampu ditanggapi pemerintah dengan baik, maka target angka kemiskinan 10,3 persen makin sulit dicapai. "Saya hampir yakin angka kemiskinan naik karena el Nino dan kebakaran hutan," kata Firmanzah dalam diskusi yang digelar Minggu (27/9/2015).

Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin, Firmanzah menyampaikan dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, Presiden perlu menambah variasi wacana, urgensi pengentasan kemiskinan.

Sejauh ini, kata Firmanzah, pemerintah dalam hal ini Presiden lebih fokus urusan infrastruktur. Menurut dia, jika Presiden lebih banyak bicara soal kemiskinan, maka mau tidak mau, para pembantu Presiden pasti ikut fokus dalam mengentaskan masyarakat miskin.

"Presiden belum sampaikan secara intensif pengentasan kemiskinan dibandingkan infrastruktur. Meski infrastruktur ujungnya untuk pengentasan kemiskinan, Presiden harus memperbanyak dalam pidato," ucap mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi itu.

Kedua, pemerintah perlu membuat program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga. Menurut dia, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih sporadis.

"Belum ada blueprint yang menjelaskan peran Menko Perekonomian dan Menteri PMK, Mensos, dan lain-lain," kata dia.

Dia menambahkan, kendati dibuat program pengentasan kemiskinan yang integratif, namun program yang dibuat haruslah sesuai dengan target masyarakat miskin. Sebab, kata Firmanzah, penanganan kemiskinan untuk masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat hampir miskin berbeda-beda. Masyarakat sangat miskin dan tidak produktif misalnya, tidak ada jalan lain, selain melakukan injeksi atau bantuan dari pemerintah.

Dalam hal ini, Firmanzah menegaskan, pemerintah daerah punya peran yang tak kalah penting dibandingkan pemerintah pusat.

Sebagaimana diberitakan, Badan Pusat Statistik melansir jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 bertambah 860.000 orang dibandingkan posisi per September 2014. Jumlah orang miskin di desa bertambah 570.000 orang. Sedangkan, jumlah orang miskin di perkotaan bertambah 290.000 orang. (baca: Penduduk Miskin Indonesia Bertambah 860.000 Orang)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.