Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Penduduk Miskin Diprediksi Bertambah

Kompas.com - 28/09/2015, 11:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah orang miskin pada periode survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan datang diperkirakan bertambah. Penyebabnya, gelombang panas el Nino serta kebakaran hutan. Rektor Paramadina Firmanzah menuturkan, hingga September ini kebakaran hutan terjadi di daerah-daerah yang laju pertumbuhan ekonominya rendah.

Ia menyebut, sebagian Kalimantan dan Sumatera yang roda perekonomiannya dimotori oleh perkebunan dan pertambangan. Sementara harga sejumlah komoditas tambang dan perkebunan masih tertekan.

Firmanzah mengatakan, jika kondisi ini tak mampu ditanggapi pemerintah dengan baik, maka target angka kemiskinan 10,3 persen makin sulit dicapai. "Saya hampir yakin angka kemiskinan naik karena el Nino dan kebakaran hutan," kata Firmanzah dalam diskusi yang digelar Minggu (27/9/2015).

Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah orang miskin, Firmanzah menyampaikan dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, Presiden perlu menambah variasi wacana, urgensi pengentasan kemiskinan.

Sejauh ini, kata Firmanzah, pemerintah dalam hal ini Presiden lebih fokus urusan infrastruktur. Menurut dia, jika Presiden lebih banyak bicara soal kemiskinan, maka mau tidak mau, para pembantu Presiden pasti ikut fokus dalam mengentaskan masyarakat miskin.

"Presiden belum sampaikan secara intensif pengentasan kemiskinan dibandingkan infrastruktur. Meski infrastruktur ujungnya untuk pengentasan kemiskinan, Presiden harus memperbanyak dalam pidato," ucap mantan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi itu.

Kedua, pemerintah perlu membuat program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga. Menurut dia, program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini masih sporadis.

"Belum ada blueprint yang menjelaskan peran Menko Perekonomian dan Menteri PMK, Mensos, dan lain-lain," kata dia.

Dia menambahkan, kendati dibuat program pengentasan kemiskinan yang integratif, namun program yang dibuat haruslah sesuai dengan target masyarakat miskin. Sebab, kata Firmanzah, penanganan kemiskinan untuk masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat hampir miskin berbeda-beda. Masyarakat sangat miskin dan tidak produktif misalnya, tidak ada jalan lain, selain melakukan injeksi atau bantuan dari pemerintah.

Dalam hal ini, Firmanzah menegaskan, pemerintah daerah punya peran yang tak kalah penting dibandingkan pemerintah pusat.

Sebagaimana diberitakan, Badan Pusat Statistik melansir jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 bertambah 860.000 orang dibandingkan posisi per September 2014. Jumlah orang miskin di desa bertambah 570.000 orang. Sedangkan, jumlah orang miskin di perkotaan bertambah 290.000 orang. (baca: Penduduk Miskin Indonesia Bertambah 860.000 Orang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com