Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Terpuruk, Fraksi PDI-P Minta BI Diperiksa

Kompas.com - 29/09/2015, 20:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-Perjuangan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif terhadap Bank Indonesia. Audit ini dinilai perlu dilakukan karena rupiah yang terus melemah terhadap dollar AS. "Fraksi PDI-Perjuangan mendesak Pimpinan DPR RI untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan BPK dan meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI," kata Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI-P," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Hendrawan mengaku Fraksi PDI-P akan menyurati pimpinan DPR untuk secara resmi menyampaikan permintaan ini. Surat akan dikirim setelah Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah tiba di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, kecenderungan pelemahan rupiah belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di tengah-tengah masyarakat dan pelaku pasar telah muncul spekulasi bahwa pelemahan ini akan terus berlanjut dan dalam waktu tidakk lama lagi akan segera menembus ambang psikologis Rp 15.000 per dollar AS. "Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 18 persen bila dibandingkan kurs awal Januari 2015. Padahal sepanjang 2014, rupiah hanya melemah sekitar 1,74 persen," ucapnya.

Hendrawan mengakui pelemahan rupiah yang terjadi saat ini disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam bidang moneter, faktor-faktor tersebut antara lain antisipasi investor ats rencana kenaikan suku bunga AS, quantitative easing di Eropa, ketidakjelasan penyelesaian krisis utang Yunani, dan kebijakan devaluasi yuan yang kemungkinan diikuti oleh negara lain.

Namun, imbuh Hendrawan, menjaga stabilitas rupiah tetaplah tugas utama BI sebagai otoritas moneter. "Jangan sampai terjadi, kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak yang buruk terhadap kinerja perekonomian nasional dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, dengan akibat-akibat yang merugikan masyarakat," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com