Kompas.com - 30/09/2015, 07:33 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif untuk rokok menjadi 8,7 persen di tahun depan. Kepastian kenaikan tarif untuk rokok itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Nomor 174/PMK.03/2015 tentang tata cara perhitungan dan pemungutan PPN atas penyerahan hasil tembakau.

Tarif PPN yang termuat dalam beleid tersebut lebih tinggi 0,3 persen dari tarif yang kini berlaku. Rencananya, tarif baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2016 mendatang. Kebijakan menaikkan tarif PPN itu bertujuan untuk mendorong penerimaan negara dari sisi perpajakan.

Nantinya, tarif baru ini akan dikalikan dengan harga jual eceran (RJE) kepada konsumen setelah dikurangi laba bruto, untuk penyerahan rokok yang diberikan secara cuma-cuma Selama ini, tarif PPN rokok diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 62/KMK.03/2002 tentang dasar perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPN atas penyerahan hasil tembakau. Dalam beleid tersebut, PPN rokok yang dipungut yaitu sebesar 8,4 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, pemerintah memang berniat menaikan tarif PPN rokok selama beberapa tahun ke depan. Kenaikan tidak hanya dilakukan pada tahun depan saja, melainkan hingga tahun 2019 mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan roadmap yang disusun pemerintah mengenai tarif PPN rokok. "Tarif PPN rokok akan menjadi 9,1 persen  pada 2018 nanti," ujar Mekar, Selasa (29/9/2015) ketika dihubungi Kontan.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikan tarif PPN rokok hingga 10 persen. Dengan asumsi, bisa menambah penerimaan negara hingga Rp 3 triliun per tahun. Kenaikan tarif PPN itu tidak akan dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap dari tahun ke tahun.

Mekar menuturkan, tahun 2016 dinilai waktu yang tepat merealisasikan roadmap tersebut. Ia beralasan, kenaikan itu bersamaan dengan waktu kenaikan cukai rokok. Tarif PPN sebesar 8,7 persen ini dikenakan atas hasil penyerahan rokok yang dibuat di dalam negeri, atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menuturkan, kenaikan tarif PPN rokok merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menyatakan, dengan adanya kenaikan tarif PPN tersebut, maka ada potensi pemasukan pajak tambahan yang berkisar Rp 800 miliar-Rp 1 triliun. (Adinda Ade Mustami)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

Whats New
Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Earn Smart
Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Spend Smart
Penurunan Emisi Karbon, Bos Freeport: Ada Biaya yang Tidak Kecil yang Harus Dikeluarkan...

Penurunan Emisi Karbon, Bos Freeport: Ada Biaya yang Tidak Kecil yang Harus Dikeluarkan...

Whats New
Pertanian Terus Berproduksi, Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Mentan

Pertanian Terus Berproduksi, Presiden Jokowi: Terima Kasih Petani dan Pak Mentan

Rilis
Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Peringati HUT Ke-57, Telkom Gencarkan 3 Misi untuk Wujudkan Indonesia Maju

Rilis
Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Pangkas Emisi, Freeport Bakal Manfaatkan LNG

Whats New
Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Tren Penumpang Tinggi, KRL Commuter Line Operasikan 1.081 Perjalanan

Rilis
Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Luhut Peringatkan Pemda: Kalau Ada Perkebunan Kasih Pelicin, Jangan Terima!

Whats New
Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Cadangan Devisa Naik, IHSG dan Rupiah Siang Menguat

Whats New
Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Rupiah Sempat Tembus 15.000, Pengusaha: Mengkhawatirkan Kami, Kalau Berlanjut Bisa Alami Krisis Arus Kas

Whats New
Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Penyebab Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 136,4 Miliar Dollar AS pada Juni 2022

Whats New
Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Ungkap Kendala Proyek LRT Jabodebek, Dirut PT KAI: Desainnya Sudah Enggak Benar dari Awal...

Whats New
LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

LPS: Peran Investor Ritel Penting untuk Meredam Tekanan Ekonomi Global

Whats New
Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Survei Populix: Masyarakat Indonesia Cenderung Gunakan Mobile Banking ketimbang E-wallet dan Digital Banking

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.