Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT PAL Siap Bangun Ribuan Kapal untuk Nelayan

Kompas.com - 01/10/2015, 05:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PAL Indonesia (Persero) siap mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun ribuan kapal tangkap ikan untuk nelayan di berbagai daerah di Tanah Air.

"PT PAL siap melaksanakan penugasan sebagai lead coordinator (koordinator utama), khususnya dalam aspek pembangunan dan pengawasan kapal," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin dalam acara pertemuan dan dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pengusaha galangan kapal di Jakarta, Rabu (30/9).

Firmansyah Arifin memaparkan, sekarang ini jumlah kapal yang akan dibangun masih belum pasti, berada pada kisaran 3.000-4.000 kapal.

PT PAL Indonesia di Surabaya, ujar dia, telah memiliki standar kualitas serta manajemen perencanaan untuk pembangunan proyek, baik domestik maupun internasional secara serial atau berantai. Selain itu, PT PAL telah dipercaya menerima penugasan sebagai integrator utama pembangunan alutsista.

"PT PAL punya pengalaman membangun kapal penangkap ikan yang beroperasi di kawasan laut internasional," ujarnya.

Ia mengemukakan, PT PAL sebagai koordinator utama menggandeng berbagai pihak serta menetapkan rancangan yang telah terbukti guna mendukung pembangunan kapal, menyiapkan dokumen tender dan pelaksanaan tender untuk pengadaan material, serta peralatan dan pembangunan kapal.

Program tersebut kurang lebih melibatkan sekitar 200 galangan kapal. PT PAL juga mengingatkan kepada KKP guna memenuhi aspek kelaikan operasi dalam proses penyusunan konsep desain kapal nelayan tersebut, perlu dilibatkan para pengguna atau nelayan.

"Perbedaan minor kalau kita abaikan, maka user tidak terima. Kapal di Lamongan tidak akan sama (spesifikasinya) dengan kapal di Sibolga. Bisa saja GT (gross tonnage) sama tetapi bisa terjadi perbedaan karena wilayah yang berbeda," tutur Firmansyah.

Pada saat ini, lanjutnya, diharapkan pada bulan Oktober-November menghasilkan prototipe yang dijadikan input atau masukan untuk mekanisme e-catalog.

Ia juga menginginkan agar proyek itu memberikan dampak kepada peningkatan perekonomian nasional, maka penggunaan produk-produk dalam negeri menjadi prioritas utama dengan melibatkan industri swasta nasional dan BUMN.

Terkait dengan skema pendanaan, ujar dia, pihaknya telah menyiapkan skema pendanaan antara KKP dan lembaga keuangan perbankan yang ada, sehingga aliran dana tidak melewati PT PAL. "Dukungan perbankan nasional sangat diperlukan agar tidak terjadi gap antara pembayaran dan modal kerja," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan keterbukaan dan transparansi dalam program pengadaan kapal selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional.

"Mark down kualitas tidak boleh, mark up yang tidak patut juga tidak boleh," ujar Susi Pudjiastuti.

Menteri Kelautan dan Perikanan menginginkan pada bulan Januari 2016 proses tender sudah selesai sehingga PT PAL juga sudah siap untuk membangun. (Hendra Gunawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com