Kompas.com - 02/10/2015, 18:23 WIB
Penulis Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berhasil membuat kesepakatan dengan PPTKIS dan APJATI untuk memangkas beban TKI yang akan bekerja di Singapura. Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dengan ratusan PPTKIS dan APJATI pada Kamis (1/10/2015).

Nusron menjelaskan kesepakatan itu terutama untuk mencari solusi, karena hampir semua TKI di Singapura terkena overcharging. Menurut dia, ada empat beban yang ditanggung TKI di Singapura. Keempat beban itu meliputi cost structure atau biaya penempatan dengan besaran sekitar Rp 13 juta, biaya sponsor sekitar Rp 10 juta sampai Rp 12 juta, potongan gaji dari agensi, serta beban bunga.

"Semua cost structure dan biaya sponsor dianggap utang yang ada bunganya dan bunganya tersebut dibebankan kepada TKI," kata Nusron, Jumat (2/10/2015).

Nusron mengatakan, jika dihitung-hitung, biaya penempatan atau cost structure yang ditanggung TKI dari potongan-potongan tersebut sebesar 4.000 dollar Singapura atau setara Rp 40 juta. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, biaya penempatan TKI ke Singapura besarannya hanya sekitar Rp 13 juta.

"Itu artinya telah diselamatkan sebesar Rp26 juta dari tiap TKI yang akan berangkat bekerja ke Singapura," ujarnya.

Karena itulah, lanjut Nusron, perlu solusi terbaik untuk TKI, untuk PPTKIS dan Negara.

"Solusi yang diambil tidak boleh merugikan TKI, tapi juga tidak merugikan PPTKIS," kata Nusron.

Solusi pertama, menurut dia, biaya yang dibebankan ke TKI tidak boleh lebih dari yang ditetapkan pada biaya penempatan. Biaya yang tercantum pada cost structure itu seharusnya sudah mencakup semua yang dikeluarkan untuk TKI.

"Solusi kedua, kalau memang harus melawan agenci asing yang langsung masuk ke Indonesia untuk merekrut TKI dan melawan penempatan secara non prosedural, mari kita lakukan," kata Nusron.

"Untuk itu, PPTKIS juga harus menjadi whistleblower bagi BNP2TKI, menjadi mata dan telinga bagi BNP2TKI untuk melawan penempatan TKI nonprosedural," tambahnya.

Batas suku bunga

Lebih lanjut, Nusron mengatakan, terkait hal itu sebenarnya BNP2TKI sudah merumuskan rencana. Pertama, BNP2TKI telah mengadakan tripartit untuk mengusulkan penurunan struktur biaya atau zero cost bagi TKI, yaitu seluruh biaya ditanggung oleh majikan.

Rencana kedua, pihaknya akan melaksanakan Program Layanan Keuangan Terpadu (KUR TKI Plus). Bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang membutuhkan pinjaman untuk membayar biaya penempatan ke luar negeri, BNP2TKI dapat memfasilitasi pembiayaannya melalui Perbankan, baik Perbankan umum maupun Perbankan Syariah yang telah melakukan MoU dengan BNP2TKI.

Dengan demikian, kata dia, CTKI tidak diwajibkan mengikuti program pembiayaan penempatan TKI. BNP2TKI menetapkan batas suku bunga paling tinggi sebesar 24% efektif per-annum.

Dalam hal skema KUR Pemerintah memberikan subsidi bunga sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 1 triliun untuk mensubsidi bunga tersebut. Akan tetapi, kalau pada akhirnya memang bisa tercapai zero cost, maka dana subsidi tersebut bisa digunakan untuk dan BOS anak-anak TKI.

"BNP2TKI tidak mungkin bisa melaksanakan rencana tersebut kalau tidak ada dukungan dari APJATI dan PPTKIS. Ayo, kita cari masalahnya di mana. Kalau nanti masalahnya tidak sesuai prosedur, kita siap hadapi bareng-bareng, kalau perlu bikin satgas bersama," kata Nusron.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

Whats New
Rencana Rights Issue Batal, HK Metals Cari Pengendali Baru

Rencana Rights Issue Batal, HK Metals Cari Pengendali Baru

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Apa Itu PKWTT dalam Hubungan Kerja?

Apa Itu PKWTT dalam Hubungan Kerja?

Work Smart
Juli 2022, Setoran Dividen BUMN ke Negara Tembus Rp 37,91 Triliun

Juli 2022, Setoran Dividen BUMN ke Negara Tembus Rp 37,91 Triliun

Whats New
Rights Issue Garuda Indonesia Tertunda, Bagaimana dengan Pencairan Dana PMN dari Pemerintah?

Rights Issue Garuda Indonesia Tertunda, Bagaimana dengan Pencairan Dana PMN dari Pemerintah?

Whats New
BRI Setor Dividen ke Kas Negara Rp 14 Triliun, Pertamina Baru Rp 730 Miliar

BRI Setor Dividen ke Kas Negara Rp 14 Triliun, Pertamina Baru Rp 730 Miliar

Whats New
Mendag: Perdagangan Pakaian Bekas Tidak Dilarang, Tapi...

Mendag: Perdagangan Pakaian Bekas Tidak Dilarang, Tapi...

Whats New
Garuda Pastikan Harga Tiket Belum Akan Naik

Garuda Pastikan Harga Tiket Belum Akan Naik

Whats New
Lowongan Kerja Kimia Farma untuk S2, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Kimia Farma untuk S2, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
[POPULER MONEY] Pertamina Diminta Kendalikan BBM Subsidi | Daftar 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar ke RI

[POPULER MONEY] Pertamina Diminta Kendalikan BBM Subsidi | Daftar 10 BUMN Penyetor Dividen Terbesar ke RI

Whats New
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI dan Batas Maksimal Transaksinya

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI dan Batas Maksimal Transaksinya

Whats New
Biaya Variabel: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dengan Biaya Tetap

Biaya Variabel: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dengan Biaya Tetap

Earn Smart
Wamenaker: Saya Ingin Penempatan PMI ke Malaysia Harus Mutual Benefit

Wamenaker: Saya Ingin Penempatan PMI ke Malaysia Harus Mutual Benefit

Whats New
Berkunjung ke Raja Ampat, Luhut Minta Kebersihan Lingkungan Terus Dijaga

Berkunjung ke Raja Ampat, Luhut Minta Kebersihan Lingkungan Terus Dijaga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.