Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dosen ITB: 60 Persen Konsumen Bakal Berpindah ke Kereta Api Cepat

Kompas.com - 03/10/2015, 19:19 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat infrastruktur Institut Teknologi Bandung Harun Al Rasyid Lubis menilai bahwa proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung menarik minat masyarakat.

Berdasarkan survei yang pernah dilakukannya, kurang lebih 40 persen hingga 60 persen pengguna moda transportasi Jakarta-Bandung kemungkinan besar akan berpindah menggunakan kereta api cepat jika proyek itu terealisasi.

"Kita ketemu angkanya luar biasa, yakni 40 persen sampai 60 persen (akan berpindah) secara range termasuk yang lewat jalan tol, karena mungkin mereka merasa sangat sering Jakarta-Bandung, itu luar biasa. Apalagi kalau sudah sampai Cawang, mereka juga menjawab 40 sampai 60 prsen pasti atau kemungkinan besar pindah," papar Harun dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Menurut dia, kemungkinan berpindahnya konsumen menggunakan kereta api cepat semakin besar jika pelayanan kereta api cepat bisa menjangkau pusat kota. Misalnya saja menghubungkan kawasan Gambir di Jakarta dengan kawasan Gede Bage di Bandung.

Namun, lanjut Harun, masih ada masalah kemacetan yang belum berhasil terurai sehingga kecepatan akses kereta cepat terkesan percuma. Atas dasar itu, Harun menilai, persiapan yang matang perlu disusun.  

Diakui Harun, proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya lebih menguntungkan untuk dibangun dibandingkan Jakarta-Bandung. Namun, menurut dia, persentase penumpang yang bakal berpindah menggunakan moda kereta api cepat bisa naik 25 persen jika jalurnya dibuat melewati Bandung.

"Betul targetnya sampai Surabaya, tetapi kalau lewat Bandung bisa dongkrak (penumpang) 25 persen lagi," ucap dia.

Ia juga mengingatkan bahwa proyek kereta api cepat tidak mungkin bisa terealisasi jika hanya mengandalkan pihak swasta. Harun mencontohkan proyek pembangunan monorel yang mangkrak.

"Lihat saja kan ada tiang-tiang berjamur di dalam kota. Monorel itu enggak jadi. Kalau ke luar kota kan lebih berat. Pemerintah sudah putuskan tidak akan libatkan APBN, tetapi saya enggak tahu kalau APBD bagaimana karena enggak mungkin proyek kereta api cepat ini stand alone (berdiri sendiri)" tutur Harun.

Sebelumnya pemerintah memutuskan bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada (APBN). Tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah dalam proyek ini.

Kerjasama yang dibangun dengan investor pun diarahkan pada kerjasama bisnis atau business to business. Pemerintah pun menyerahkan proyek ini kepada China.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com