Pemerintah Usul Perubahan Judul RUU MInuman Beralkohol

Kompas.com - 05/10/2015, 08:19 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA,KOMPAS.com - Pemerintah usulkan perubahan judul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) yang akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usulan tersebut diberikan bersamaan dengan surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada September lalu.

Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Kementerian Perdagangan (Kemdag) Jimmy Bella mengatakan, usulan perubahan judul tersebut adalah dengan menggunakan istilah pengaturan.

Hal tersebut tidak lain untuk dapat mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan disektor minuman beralkohol.

"Dari pemerintah mengusulkan untuk diubah (judul)," ujar Jimmy, akhir pekan lalu.

Meski demikian, untuk finalisasinya tentu sangat tergantung dengan proses pembahasan di DPR.

Namun yang jelas, Jimmy bilang, usulan itu sebagai upaya untuk menghormati tradisi dari beberapa wilayah di dalam negeri yang memiliki budaya minum minuman beralkohol.

Pemerintah melihat, bila dilakukan pelarangan maka hal ini bakal merugikan.

Karena seperti diketahui, dalam draf RUU tentang minuman beralkohol yang diinisiasi oleh DPR tidak memberikan toleransi bagi pihak produsen hingga masyarakat untuk mengakses.

Secara rinci, minuman beralkohol yang produksinya dilarang tersebut terdiri dari lima golongan.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jurus Erick Thohir Stabilkan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia

Jurus Erick Thohir Stabilkan Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia

Whats New
Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Whats New
Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Whats New
Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Spend Smart
Pimpin Upacara HUT RI di Mimika, Bahlil Ingatkan PT Freeport Harus Dikelola dengan Baik

Pimpin Upacara HUT RI di Mimika, Bahlil Ingatkan PT Freeport Harus Dikelola dengan Baik

Whats New
Lotte Shopping Avenue Gelar Promo Agustusan hingga 'Citayam Fashion Week'

Lotte Shopping Avenue Gelar Promo Agustusan hingga "Citayam Fashion Week"

Whats New
Menteri PUPR: Ada Jalan Tol, Jarak Balikpapan ke IKN hanya 30-40 Menit

Menteri PUPR: Ada Jalan Tol, Jarak Balikpapan ke IKN hanya 30-40 Menit

Whats New
Kado Hut Ke-77 RI, Pertamina Temukan Cadangan Hidrokarbon di Papua Barat

Kado Hut Ke-77 RI, Pertamina Temukan Cadangan Hidrokarbon di Papua Barat

Whats New
Kisah Audry Nyonata, Engineer Lulusan ITB yang Kembangkan Fitur di Aplikasi GrabMerchant hingga Dipakai di Thailand

Kisah Audry Nyonata, Engineer Lulusan ITB yang Kembangkan Fitur di Aplikasi GrabMerchant hingga Dipakai di Thailand

BrandzView
Cara Transfer Kuota Axis 2022 ke Sesama Axis dan Operator Lain

Cara Transfer Kuota Axis 2022 ke Sesama Axis dan Operator Lain

Spend Smart
Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Rilis
Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Whats New
Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Whats New
Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Whats New
Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.