Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang "Ngambek", Tanggung Jawab Menteri BUMN...

Kompas.com - 06/10/2015, 12:03 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemarahan Pemerintah Jepang lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diserahkan kepada China dinilai sebagai konsekuensi logis. Pasalnya, pemerintah dianggap tak matang dalam menyusun suatu kebijakan. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, justru terang-terangan menyebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai orang yang bertanggung jawab terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan dampak yang ditimbulkannya, termasuk respons kemarahan Pemerintah Jepang.

"Ya tanggung jawab Menteri BUMN-lah. Proyek kereta cepat ini aneh dan 'baunya enggak enak'," ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Menurut dia, setiap keputusan seharusnya ditentukan secara fair karena akan memengaruhi geopolitik hubungan suatu negara. Akibat persoalan proyek kereta cepat ini, kata Agus, pemerintah harus kembali memperhatikan peta geopolitik.

"Biasa saja (respons Pemerintah Jepang) dan sebagai tanda bahwa Jokowi harus perhatikan peta geopolitiknya. Jangan asal main pilih tanpa mikir," kata Agus.

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik lainnya, Danang Parikesit, mengatakan bahwa dalam setiap kebijakan, posisi pemerintah begitu penting. Misalnya, bila mengambil contoh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, sebelum proyek itu dilempar kepada calon investor, pemerintah harus memiliki kriteria desain yang menjadi acuan para investor.

Beberapa waktu lalu, Danang Parikesit mengaku kaget setelah mempelajari dua proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang disodorkan Jepang dan China. Rupanya, dua proposal itu memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda.

"Membandingkan proposal Jepang dan China tidaklah relevan. Selain mereka memiliki parameter perencanaan yang berbeda-beda, kedalaman analisis yang disampaikan juga tidak setara. Akibat dari parameter perencanaan yang berbeda-beda ini, seolah-olah kita membandingkan sushi dengan dimsum. Enggak bisa dibandingkan," ujar Danang, Kamis (3/9/2015).

Selanjutnya, dua proposal itu seakan-akan ditolak pemerintah. Namun, pemerintah membuat berbagai syarat, di antaranya proyek itu tak menggunakan dana APBN, dilakukan secara bussiness to business (B to B), dan diserahkan kepada Kementerian BUMN.

Ternyata, beberapa hari lalu, Rini Soemarno mengatakan bahwa proposal China yang memenuhi syarat pemerintah. Padahal, sebelumnya, proposal tersebut sudah ditolak.

"Begini, soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal, kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Karena itu pula, kata dia, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN China. Lalu, akhirnya disepakti untuk membuat joint venture agreement. "Sekarang lagi negosiasi. Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN," kata Rini.

Baca juga: Sesalkan soal Kereta Cepat, Jepang Tinjau Kembali Hubungan Bisnis dengan Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com