Aksi Susi Tenggelamkan Kapal "Illegal Fishing" Tanpa Pengadilan, Bagaimana Hukumnya?

Kompas.com - 07/10/2015, 19:25 WIB
Proses penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (20/5/2015) siang. Penenggelaman tersebut dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. PUSAT PENERANGAN TNIProses penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (20/5/2015) siang. Penenggelaman tersebut dilakukan oleh TNI Angkatan Laut.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali melakukan gebrakan. Kali ini dia menginstruksikan penenggelaman 16 kapal pelaku illegal fishing tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan. Lantas bagaimana aksi Susi itu di mata hukum internasional?

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno menilai proses penenggelaman kapal pelaku illegal fishing  tidak masalah meski tanpa pengadilan.

"Enggak apa-apa," kata Havas yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Belgia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Dia menjelaskan, dalam konversi hukum laut ada pembagian zonasi. Aturannya pertama, kata dia, bila suatu negara menangkap kapal pencuri ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), maka tak diperbolehkan memenjarakan kru kapal, tetapi boleh mendenda kapten kapal.

"Itu yang kita lakukan selama ini. Hukum internasional tidak mengatur sama sekali mengenai kapal. Hukum internasional menyerahkan sepenuhnya kepada negara pantai," kata dia.

Sementara pada peraturan kedua, bila ada kapal yang memiliki dua bendera, maka otomatis kapal itu dinyatakan tak memiliki kenegaraan. Kru yang bekerja boleh dikembalikan ke negaranya.

"Kapal yang tidak memiliki kenegaraan tidak memiliki hak untuk meminta berunding. Jadi, ya kita kirim ke dasar laut," kata dia sembari tertawa.

Dengan aturan itu, ucap dia, aksi Menteri Susi menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing bisa diterima.

Sebelumnya, Menteri Susi menjelaskan, 16 kapal pelaku illegal fishing itu sudah jelas terbukti melanggar Undang-Undang 45 Tahun 2009. Penenggelaman kapal tanpa menunggu keputusan hukum, kata Susi, diperbolehkan.

Rencananya eksekusi itu akan dilakukan pekan depan. Kapal-kapal tersebut yakni kapal asal Vietnam KG 93525 TS, KG 91490 TS, KG 93877 TS, KG 93577 TS, KM BV 9980 TS, KM BV 99252 TS, dan KM BV 9261 TS. Lalu dua kapal Indonesia, yakni KM Ethan - 02 dan KM Bintang Terang.

Sementara itu, TNI AL menangkap tujuh kapal pelaku illegal fishing pada September 2015. Kapal tersebut terdiri dari empat kapal Filipina, yaitu KM F/B RELL-RENN-8, KM F/B RELL/RENN-6, KM F/B LBCNC, dan KM F/B RR-8A. Sementara tiga kapal lainya berasal dari Indonesia, yaitu KM Berkat Anugerah 01, KM Mitra Bahari 11, dan KM Tenggiri 15.

Susi merasa jengkel dengan proses hukum terhadap para pelaku illegal fishing yang berlarut-larut. Bukannya menjatuhkan vonis berat, tak jarang hakim malah membebaskan kapal-kapal yang digunakan oleh para maling ikan itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X