AASI Ingatkan Kembali Keunggulan Asuransi Syariah

Ke depan, Adi memberikan catatan bahwa pemerintah mesti kian pro-rakyat dalam kebijakan perekonomian. Hingga kini, menurut Adi, belum ada lembaga keuangan syariah milik pemerintah. Yang ada saat ini adalah lembaga keuangan syariah sebagai anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Sekiranya saja, pemerintah dengan political will yang dimilikinya, sedikit mengarahkan ke arah ini, tentunya akan semakin marak ekonomi syariah di negeri ini. Kembali diingat, BUMN selain berperan sebagai penghasil dividen bagi negara juga (bisa) mempunyai misi kemanusiaan. Sangat tepat bila ekonomi kerakyatan ini didukung oleh BUMN yang tangguh," tuturnya.

Bentuk lain political will yang bisa digerakkan oleh pemerintah adalah social responsible investment (SRI) untuk diterapkan kepada seluruh pelaku perasuransian syariah. Selain corporate social responcibility (CSR), SRI akan sangat membantu para pelaku usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM). Pasalnya, mereka tak terbebani jeratan riba.

Ujungnya adalah tujuan pembangunan yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kekayaan akan diperoleh dari sikap bersyukur dan saling membantu. "Dengan keyakinan tinggi, kita semua bisa meyakini bahwa ekonomi syariah akan semakin maju dan berkembang dan membawa keberkahan bagi semua pihak dan demi Indonesia yang jauh lebih baik lagi," demikian Adi Pramana.