Selama Layanan Kilat Izin Investasi, Notaris Akan Berkantor di BKPM

Kompas.com - 12/10/2015, 14:27 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Frangky Sibarani KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Frangky Sibarani
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan persiapkan pemberlakukan perizinan kilat investasi hanya tiga jam saja. Salah satu yang disiapkan yaitu notaris yang berkantor di Gedung BKPM.

Menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, sejak pemberitahuan di media massa, pada laman BKPM dan laman Kementerian Hukum dan HAM, tercatat 30-an notaris telah menyampaikan minat mereka ke BKPM. Dari 30-an notaris itu, sudah ada dua yang telah lolos seleksi. “Jadi per tanggal 20 Oktober 2015, dua notaris yang lolos seleksi administrasi dan wawancara dan menduduki dua teratas akan mulai berkantor di BKPM," ujar Franky di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah mengemukakan tahapan- tahapan proses perekrutan notaris tersebut. “Jadi batas akhir perekrutan telah ditutup kemarin malam pukul 24.00. Kemudian, akan dilanjutkan dengan rapat seleksi administrasi oleh BKPM dan Kementerian Hukum dan HAM hari ini. Kemudian, seleksi wawancara dilakukan pada tanggal 13 dan 15 Oktober 2015, serta penetapan 2 notaris pada tanggal 16 Oktober 2015,” ucap dia.

BKPM akan memberlakukan proses perizinan investasi tiga jam saja pada 26 Oktober 2015. Namun,  perizinan kilat itu tak berlaku bagi semua investor.

BKPM memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para investor bila ingin mendapatkan pelayanan kilat BKPM tersebut. Syarat tersebut yakni investor diharuskan datang ke Kantor BKPM, nilai investasi minimal Rp 100 miliar, dan investasi minimal harus mampu menyerap 1.000 pekerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Viral Denda Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Rp 30 Juta, Ini Solusi dan Syarat untuk Meringankan Peserta

Whats New
Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Sektor Teknologi Masih Tertekan, Bagaimana Prospek Saham GOTO dan BUKA?

Earn Smart
Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Alasan Ekspor Minyak Goreng Dicabut: Harganya Sudah Turun Jadi Rp 17.200

Whats New
Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Lanjutkan Skema Pembayaran Prioritas, Nasabah Wanaartha Life Belum Puas

Whats New
Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Sri Mulyani Sebut RI Waspada Potensi Stagflasi, Apa Dampaknya ke Ekonomi?

Whats New
Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Dukung Net Zero Emission, PT SMI Gunakan Mobil Listrik

Rilis
Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Pemerintah Sebaiknya Pastikan Waktu Pembayaran Kompensasi ke Pertamina

Whats New
3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

Rilis
Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Whats New
NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

Whats New
Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Whats New
Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Rilis
Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Whats New
Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.