Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan TKI Ilegal Menyesal, Ingatkan Pentingnya Gunakan Jalur Resmi

Kompas.com - 13/10/2015, 18:14 WIB
Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara nonprosedural atau ilegal hingga saat ini masih terjadi, meskipun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terus melakukan berbagai langkah untuk mencegahnya. Padahal, mereka yang berangkat sebagai calon TKI (CTKI) secara nonprosedural risikonya sangat tinggi, baik dari segi keamanan maupun kepastian perlindungan.

Salah satu TKI yang punya pengalaman pahit karena diberangkatkan secara nonprosedural oleh calo TKI adalah Aliah, warga Tangerang. Aliah menjadi TKI sektor rumah tangga atau lebih dikenal sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) melalui mekanisme penempatan secara ilegal ke Dubai.

Aliah bekerja selama enam bulan. Namun, ia kemudian dipulangkan melalui mekanisme pemulangan TKI ilegal yang diawaki perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Mekanisme penempatan nonprosedural yang ditempuh Aliah adalah menggunakan jasa calo. Ia tidak berangkat ke Dubai melalui perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS). Awal bersentuhan dengan calo, Aliah bercerita, dia menerima fee dan dilanjutkan dengan tes kesehatan.

"Semua proses ini dilakukan di rumah. Calo datang ke rumah saya, ngasih uang (fee) dan selanjutnya medical test dan disuruh tunggu di rumah," jelas Aliah, Selasa (13/10/2015).

Jujur saja, kata Aliah, awalnya dia menolak berangkat untuk bekerja ke Dubai. Penolakan tersebut dilakukan karena jarak waktu yang terlalu cepat. Perjanjian awal berangkat setelah satu bulan dari proses awal, yaitu ketika menerima fee.

"Baru satu minggu saya dipaksa harus berangkat ke Dubai. Jika menolak, uang fee yang sudah diterimanya supaya dikembalikan. Berarti saya harus jual rumah jika mengembalikan uang itu," tuturnya. 

Selama enam bulan bekerja di Dubai, lanjut Aliah, sudah tiga kali ia berganti majikan. Pada majikan pertama, Aliah bekerja selama 18 hari karena majikan suka melakukan kekerasan.

"Dengan majikan pertama ini, salah sedikit saja, saya dipukul sama majikan perempuan. Jahat itu majikan perempuan," bebernya.

Lain halnya dengan majikan kedua. Aliah mengaku hanya bisa bertahan tiga bulan. Selama tiga bulan itu, pada awal bekerja, majikannya terlihat baik. Namun, menjelang masuk bulan ketiga, terlihat kalau majikannya itu mudah marah, meskipun belum sampai tahap melakukan tindak kekerasan.

Bekerja pada majikan kedua ini, Aliah harus cepat ambil inisiatif untuk pindah majikan, sebelum sampai terjadi pemukulan seperti pernah dialaminya saat bekerja dengan majikan pertama.

"Saya takut kena pukul lagi. Saya cepat-cepat saja minta pindah majikan," jelas Aliah.

Berikutnya, dia bekerja pada majikan ketiga selama satu setengah bulan. Pada majikan ketiga ini, awalnya sama dengan majikan kedua. Si majikan terlihat baik. Tapi, tutur Aliah, lama kelamaan terlihat tabiat asli sang majikan, yaitu mudah marah dan kerap berbuat kekerasan.

Akhinya, Aliah memutuskan untuk kabur. Ia pergi menemui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai.

"Saya menyesal berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal. Sehingga saya bermasalah," tukasnya.

Atas berbagai permasalahan yang dialami oleh TKI yang penempatannya dilakukan secara nonprosedural, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengaku pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk mencegahnya. Tetapi, upaya itu diakuinya tidak mudah, karena saat ini mekanisme penempatan CTKI nonprosedural lebih banyak dilakukan orang per orang, bukan pemerintah ataupun perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

"Kami tidak menyerah untuk melakukan berbagai langkah agar praktik seperti itu bisa dicegah," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com