Soal Kebijakan Pengupahan, KSPI Sebut Pemerintahan Jokowi Lebih Kejam dari Orde Baru

Kompas.com - 17/10/2015, 07:17 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang dirilis pemerintah pada Kamis (15/10/2015).

Dalam paket tersebut, perhitungan kenaikan upah buruh menggunakan skema nilai inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi (PDB).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, dengan skema perhitungan itu maka peran buruh menjadi dihilangkan dalam penyusunan upah minimum melalui kebutuhan hidup layak (KHL).

Tak segan, KSPI pun menyebut pemerintahan Jokowi lebih kejam daripada Orde Baru.

"Jadi enggak ada lagi peran serikat buruh. Pak Harto saja tidak sekejam itu, nah pemerintah hari ini terlalu berani (kepada buruh)," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Zaman Pak Harto yang otoriter, kata dia, buruh dilibatkan dalam penentuan upah minimum. Skemanya menggunakan KHN, yaitu kebutuhan hidup minimum, sekarang menjadi KHL kebutuhan hidup layak.

"Ini pemerintahan sekarang lebih kejam daripada Orde Baru dalam konteks upah buruh," ucap Said.

Selain alasan itu, buruh menolak skema baru penetapan UMP oleh pemerintah itu lantaran upah dasar Indonesia masih rendah.

Sementara di beberapa negara, ucap dia, upahnya justru sudah sangat tinggi, misalnya di Thailand Rp 3,4 juta, Filipina Rp 3,6 juta, Malaysia Rp 3,2 juta, dan Singapura sudah Rp 10 juta. Sementara di Jakarta Rp 2,7 juta.

Alasan terakhir penolakan paket kebijakan mengenai upah itu karena dinilai melanggar konstitusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.