Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub Minta Susi Tunjuk Langsung Pelabuhan yang Jadi Tempat Penyelundupan

Kompas.com - 17/10/2015, 10:16 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti untuk menunjuk pelabuhan-pelabuhan khusus mana saja yang dijadikan tempat penyelundupan barang dan hewan, serta perbudakan manusia.

"Sebaiknya Bu Susi tunjuk pelabuhan mana, kita nanti tertibkan," ujar Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Dia melanjutkan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah menginstruksikan pelarangan kapal-kapal asing memasukan barang ke pelabuhan yang tidak dilengkapi Bea Cukai dan Imigrasi. Hal itu sebagai bukti bahwa Kemenhub telah berupaya mencegah masuknya barang-barang illegal masuk ke Indonesia.

Kemenhub mengatakan tak bisa menyamaratakan semua pelabuhan khusus sebagai tempat penyelundupan. Oleh karena itu, jalan dalah satu-satunya yaitu Menteri Susi menunjuk langsung pelabuhan khusus mana yang ia maksud.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk tak lagi memberikan izin pembukaan pelabuhan-pelabuhan khusus kepada pengusaha atau perusahaan.

Menurut Susi, berdasarkan fakta di lapangan, pelabuhan khusus tersebut justru dimanfaatkan para pelaku illegal fishing untuk menyelundupkan barang ilegal atau binatang-binatang langka.

"Pelabuhan khusus untuk perusahaan akan banyak diselewengkan penggunaannya. Kalau penyelundupan ini tidak dicegah, ya sama saja," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com