Mengapa Orang seperti RJ Lino Selalu "Diganggu"?

Tahun 2010, tak lama setelah dilantik, saya mendengar komentarnya di hadapan para CEO BUMN tentang paparan yang saya berikan, yaitu pentingnya memimpin transformasi.

Berani, lugas, dan cerdas, itu kesan saya. Dan, seperti kebanyakan insinyur lulusan ITB lainnya, saya lihat ia juga punya pola yang sama: percaya diri.

Pendekatannya berbeda dengan kebanyakan eksekutif BUMN yang cenderung cari aman dan low profile.

Seminggu berikutnya, saya saksikan sebuah keributan besar terjadi di Jakarta: tragedi makam Mbah Priok. Di televisi, lagi-lagi saya melihat Lino angkat bicara. Tanpa rasa takut ia hadapi orang-orang yang kita sudah tahu dikenal aktif memeras.

Ia tak biarkan Pelindo menjadi santapan mereka. Demikian pula saat menteri-menteri pad era SBY menghadapinya, ia tak pernah gentar kalau digertak atau dibatasi.

Dari situ saya mulai mengerti, orang ini serius memimpin perubahan.

Masalahnya di Tanjung Priok ada banyak rigidity. Space-nya rigid, padahal untuk bersaing melawan Malaysia dan Singapura, Indonesia perlu area pelabuhan yang luas dan modern.

Kalau pelabuhan sudah dikepung permukiman, kapasitas untuk tumbuh akan terhambat dan ekonomi Indonesia tak akan bisa menjanjikan kesejahteraan.

Gagal meluaskan pelabuhan ke depan, ia pun memilih mundur ke belakang: reklamasi.

Di dalam perusahaan, kulturnya juga rigid, karyawannya juga sudah sangat menikmati keberadaan. Akibatnya, pelayanan saat ia masuk tak begitu bagus.

Seperti antrean truk yang teramat panjang, semrawut, lamban, dan pungli banyak sekali. Peralatannya kuno, kecepatannya sangat lamban, manajemennya old fashioned (ketinggalan zaman).

Lino pun membongkarnya. Gaji pegawai ia naikkan. Tanyakanlah secara random, Anda akan menemukan, rata-rata pegawai lulusan SLTA bergaji RP 10 juta per bulan. Kalau Anda kurang percaya, tanyakanlah kepada para anggota serikat pekerja yang berdemo menentangnya.

Saya saja terkejut. Karyawan JICT itu dulunya bergaji di bawah Rp 10 juta per bulan, tetapi sekarang antara Rp 37 juta hingga Rp 99 juta per bulan.

Pertanyaannya, mengapa mereka begitu keras menentang Lino?