Setahun Jokowi-JK, Pedagang Pasar Tradisional Masih Menanti Keberpihakan Pemerintah

Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (IKAPPI) menyebutkan, perkembangan pesat ritel modern berbanding terbalik dengan nasib pasar tradisional.

"Tahun 2015 dapat saya katakan sebagai tahun yang sangat buruk bagi sejarah pasar tradisional, ada 200 Lebih pasar terbakar dalam setahun, Pasar Tradisional terus menurun jumlahnya, ritel modern berkembang secara pesat. Moratorium ritel dicabut atas nama percepatan investasi," ujar Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Sebenarnya, kata dia, masalah yang hadapi pasar tradisonal dari tahun ke tahun nyaris sama.

Ada tiga permasalahan klasik yang dihadapi para pedagang di pasar tradisonal yakni penggusuran pasar dalam proses revitalisasi dan relokasi, kebakaran pasar, dan ekspansi ritel modern yang masif.

Menurut Abdullah, ketiga hal tersebut seringkali ditemukan mata rantai keterkaitannya.

Pembangunan ritel modern telah menyebabkan pasar direlokasi sementara pedagang tidak mau direlokasi karena lokasi baru tidak strategis.

Kemudian karena penolakan itu, aksi penggusuran dilakukan salah satu caranya kata dia, yakni dengan cara paksa yang halus yaitu dengan melakukan pembakaran pasar.

"IKAPPI sudah menyampaikan mengenai permasalahan ini ke semua pihak, terutama pemerintah daerah, tetapi kita terhadang satu hal. Tindakan yang diambil seringkali tidak sesuai dengan rekomendasi yang kami berikan," kata Abdullah.

Khusus terkait penggusuran paksa pedagang pasar tradisonal, Abdullah menyebutkan sudah ada 189 pasar tradisonal yang digusur sepanjang 2015.

Komitmen Presiden Jokowi berpihak kepada pasar tradisonal pun dipertanyakan. "Yang kami bingung presiden hanya bisa membuat jargon berpihak, tapi (para pedagang pasar tradisonal) sangat jauh dari sentuhan perlindungan," ucap dia.

Kementerian Perdagangan sendiri sempat mengatakan pada 2015 ini ada anggaran Kemendag sebesar Rp 307 miliar untuk 37 pasar dari dana tugas pembantuan, yang tersebar di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.

Selain itu ada pula ditambah alokasi dana Rp 690 miliar untuk 335 pasar dari dana alokasi khusus, totalnya mencapai Rp 997 miliar.