Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VI: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kritis Selama Setahun Terakhir

Kompas.com - 20/10/2015, 12:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada tataran kritis selama satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut dia, ada enam parameter yang menjadi penilaian hal tersebut.

"Slogan 'Kerja, Kerja, Kerja' yang menjadi semboyan pemerintah, belum mampu memberi arti yang signifikan. Masih banyak rapor merahnya," kata Heri kepada Kompas.com, Senin (19/10/2015).

Parameter pertama, pertumbuhan ekonomi nasional yang terus tertekan. Politisi Partai Gerindra itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,7 persen.

Kondisi itu merupakan yang terburuk selama lima tahun terakhir.

Kedua, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 300.000 orang atau sebesar 0,81 persen berdasarkan data BPS. Kondisi itu diperparah dengan bertambahnya jumlah pengangguran akibat buruknya kinerja ekonomi hingga triwulan III 2015.

"Padahal, jumlah orang yang butuh pekerjaan terus bertambah 3 juta orang," kata dia.

Kemudian, laju pertumbuhan inflasi Indonesia tinggi. Berdasarkan analisis dari Indonesia for Global Justice (IGJ), proyeksi inflasi yang ditetapkan sebesar 4,4 persen. Namun, pada Mei 2015, laju inflasi mencapai 7,15 persen.

Pertumbuhan inflasi tak hanya dirasakan masyarakat di perkotaan, tetapi juga pedesaan. Faktor terbesar kenaikan inflasi itu, kata dia, disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Faktor ini yang menjadi penyebabnya yaitu kenaikan harga sembako seperti beras, bawang dan daging.

"Gejala seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk lebih banyak mendengar dan tidak terburu nafsu membuat kebijakan, yang ujung-ujungnya, mengorbankan rakyat kecil," ujarnya.

Parameter selanjutnya yakni menurunnya nilai tukar petani dan nelayan. Kenaikan harga BBM memberikan kontribusi besar terhadap anjloknya nilai tukar nelayan yang mencapai 102,97 poin.

Hampir 80 persen biaya melaut berasal dari komponen BBM. Parameter kelima yakni realisasi investasi terbilang minim, yakni di bawah 2 persen pada pertumbuhan PDB.

Bahkan, masuknya investasi asing tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menurun sekitar 50.000 pada triwulan lalu.

"Parameter keenam, utang luar negeri membengkak. Sampai triwulan kedua 2015, utang luar negeri membengkak di atas 300 miliar dollar AS, terdiri atas utang untuk sektor publik sebesar 134,6 miliar dan sektor swasta 169,7 miliar," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

OJK Sebut Perbankan Mampu Antisipasi Risiko Pelemahan Rupiah

Whats New
Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Bertemu Tony Blair, Menko Airlangga Bahas Inklusivitas Keuangan hingga Stabilitas Geopolitik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com