Kompas.com - 20/10/2015, 22:45 WIB
Jajak pendapat Kompas tentang setahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. KOMPASJajak pendapat Kompas tentang setahun pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com – Urusan energi memang kompleks. Setahun berlalu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bergulir, masih banyak pekerjaan rumah yang belum usai. Meski jika dikaji tak sedikit pula gebrakan yang sudah dicapai.

“Pemerintahan Jokowi-JK dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengendalikan besaran anggaran subsidi BBM (bahan bakar minyak). Meskipun dalam hal ini ada inkonsistensi di dalam penerapan kebijakan evaluasi harga,” ujar Pri Agung Rakhmanto, pengamat energi dari Reforminers Institute, kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Pri mengatakan, inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam evaluasi harga BBM sangat disayangkan, sebab menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai ‘bantalan’ untuk menanggung selisih-surplus dari perbedaan harga BBM yang ada atau keekonomian.

“Selain progress yang cukup signifikan dalam hal subsidi BBM tersebut, untuk sektor ESDM secara keseluruhan, saya melihatnya relatif belum ada langkah terobosan lain yang cukup konkret dan signifikan,” sambung Pri.

Lebih lanjut dia bilang, beberapa isu penting memang sudah disentuh, tetapi belum benar-benar substansial, karena cenderung lebih menonjolkan dimensi politis maupun pencitraan.

“Misal, pembubaran Petral yang sebetulnya pun sampai hari ini audit terhadapnya belum juga dilakukan,” ungkap Pri.

Di luar soal Petral, Pri juga menyoroti pendelegasian perizinan hulu minyak dan gas bumi (migas) satu pintu ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Ini hanya izin administratif yang sifatnya umum dan tidak langsung berhubungan dengan kegiatan operasi hulu migas,” sambung Pri.

Terakhir, Pri juga melihat masalah kelistrikan. Dia bilang, pemerintah telah cukup konsisten dalam penerapan reformasi subsidi dengan menerapkan penyesuaian tarif secara berkala.

“Sayangnya, proyek 35.000 megawatt cenderung dimensi politis dan populisnya terlalu dominan. Sementara angka tersebut sebenarnya lebih merujuk pada proyeksi kebutuhan dengan asumsi tertentu,” kata Pri.

Kompas Video Satu Tahun Jokowi - JK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

Whats New
Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Whats New
Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Whats New
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Whats New
Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Whats New
Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Whats New
Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Whats New
Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.