Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLN Nilai Program Pengadaan 35.000 Megawatt Bisa Tertunda Tanpa Dukungan Masyarakat

Kompas.com - 21/10/2015, 04:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Diretur Utama PT PLN Sofyan Basir mengakui adanya kendala terkait pembebasan lahan dalam merealisasikan program pembangkit listrik 35.000 megawatt beserta pembangunan transmisinya. Tanpa dukungan masyarakat terkait pembebasan lahan, Sofyan pesimistis salah satu program unggulan pemerintah itu bisa direalisasikan sesuai target.

"Ke depan, tanpa dukungan masyarakat dalam rangka pembebasan lahan yang dilewati sutet, dan sebagainya, maka kita akan ditunda. Ini yang dicari solusi oleh Pak Wapres," kata Sofyan seusai mengikuti rapat di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Menurut Sofyan, rapat dengan Wapres di antaranya membahas kendala program pengadaan listrik 35.000 megawatt. Sudah enam hingga tujuh tahun ini persiapan pembangunan transmisi dan gardu induk belum selesai karena terkendala pembebasan lahan. Ada penolakan masyarakat di sejumlah daerah terkait rencana pembangunan infrastruktur pembangkit listrik ini.

Menurut Sofyan, nilai ganti rugi yang diminta masyarakat cenderung lebih tinggi dari harga yang ditetapkan perusahaan penilai sehingga sulit dipenuhi pemerintah.

"Contoh begini, harga NJOP cuma Rp 20.000, transaksi dari perusahaan penilai yang ditunjuk negara harganya Rp 100.000, masyarakat minta Rp 400.000. Sedangkan dia cuma butuh tiga tiang, yang 100 tiang sudah jadi, bagaimana dong?" ujar Sofyan.

Atas dasar itu, lanjut dia, PLN perlu membentuk tim yang melibatkan institusi lain seperti Kejaksaan dalam mempercepat proses pembebasan lahan. Sofyan juga menyampaikan bahwa sebenarnya proses pembebasan lahan bisa menggunakan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Namun, menurut Sofyan, mekanisme tersebut memerlukan waktu panjang. "Butuh 7 hingga 8 bulan kalau dia normal. Kalau dia kasasi, dan sebagainya, akan panjang lagi. Hal-hal ini yang didiskusikan dengan Pak Wapres," kata Sofyan.

Fokus pembangkit listrik besar

Sofyan juga menyampaikan bahwa pemerintah kini fokus pada proyek pengadaan listrik yang tergolong besar. Pelaksanaan proyek pembangkit listrik yang tergolong besar akan dikebut dalam sisa empat tahun pemerintahan.

Proses pengadaan proyeknya pun tidak melalui tender melainkan lewat mekanisme penunjukkan langsung.

"Jadi pembangkit itu ada yang selesai 4-5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun. Nanti yang kecil-kecil, 2-3 tahun itu tahun depan kita adakan. Sekarang yang besar dulu untuk ekspansi, di Tanjung Jati B, Indramayu, Cilacap, Cirebon. Itu ekspansi tidak tender, langsung tunjuk, angkanya mungkin berkisar 4.000 megawatt," ucap Sofyan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com