Menjaga Kesejahteraan Sosial di Masa Sulit

Oleh: Ayu Siantoro

JAKARTA, KOMPAS - Sejak awal, program di bidang kesejahteraan sosial menjadi penopang dukungan publik kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program-program kesejahteraan sosial dinilai paling menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ketika ekonomi melambat dan bencana asap menghantam, kepuasan publik terhadap kinerja bidang ini berkurang sedikit.

Berkebalikan dengan penilaian tiga bulan lalu ketika kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial menjadi juara, kali ini kepuasan responden turun paling banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lain.

Penurunan kepuasan paling tajam terjadi pada aspek pencegahan pencemaran lingkungan. Hampir separuh responden mengaku tidak puas, memburuk lebih dari 10 persen dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya.

Pendapat negatif itu dipicu oleh bencana asap yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan terakhir. Dampaknya cukup parah karena merenggut 4 korban jiwa, 3 orang di antaranya anak-anak, serta meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kerugian ekonomi pun diperkirakan triliunan rupiah.

Persoalan asap di Sumatera dan Kalimantan sudah terjadi bertahun-tahun tanpa ada solusi konkret. Responden yang berdomisili di provinsi-provinsi terdampak asap pun mengungkapkan ketidakpuasan terbesar terhadap pencegahan pencemaran lingkungan dan pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk menggali persoalan lebih mendalam. Solusi membuat kanal di lahan gambut sejauh ini dinilai akan cukup efektif mengurangi kebakaran lahan gambut pada masa mendatang. Akan tetapi, upaya ini tidak mudah diwujudkan karena hanya merupakan solusi jangka pendek.

Namun, meski kepuasan publik terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial menurun, apresiasi publik terhadap kinerja di bidang layanan publik ini secara umum masih tinggi, berada di atas angka 60 persen.

Soal kemiskinan

Persoalan pengentasan rakyat dari kemiskinan tak luput dari sorotan publik. Perlambatan ekonomi selama tiga bulan terakhir tampaknya turut menurunkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Dua dari tiga responden kecewa terhadap kinerja pemerintah di bidang ini. Level penyikapan ini termasuk yang terburuk sejak awal pemerintahan Jokowi-Kalla.

Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera kepada 15,4 juta keluarga bisa jadi sudah dirasa kurang mampu sebagai upaya mitigasi kemiskinan yang akurat. Langkah ini bukan satu-satunya solusi.

Publik memandang program kesejahteraan sosial seharusnya memberdayakan manusia agar masyarakat tidak sebatas bergantung pada jaminan sosial sehingga kehidupan masyarakat tak mudah goyah meski dihantam krisis. Program pengentasan rakyat dari kemiskinan yang demikian dinilai paling mendesak oleh sepertiga responden.

Sumatera dan Kalimantan adalah tanah kaya sumber daya, tetapi justru di sanalah persoalan kemiskinan keras disuarakan publik. Hal itu mengindikasikan persoalan ketimpangan kesejahteraan ada di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan pedesaan, kesenjangan lebih diungkapkan masyarakat perkotaan.