Kompas.com - 24/10/2015, 07:52 WIB
Kepala BKPM, Franky Sibarani Ambaranie Nadia K.MKepala BKPM, Franky Sibarani
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com – Layananan investasi selama 3 jam yang digulirkan oleh pemerintah diperluas.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan layanan tersebut diperluas kepada proses TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan NIK (Nomor Induk Kepabeanan).

Hal itu untuk melengkapi layanan yang telah ada sebelumnya yaitu izin prinsip, akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta booking tanah. 

"Apabila calon investor menyatakan akan ekspor dan memastikan akan berinvestasi di kawasan berikat atau kawasan industri, maka BKPM juga akan memproses PDKB-nya (Pengusahan di Kawasan Berikat)," kata Franky.

Dengan mendapatkan status PDKB, artinya investor bersangkutan langsung bisa mengimpor mesin tanpa proses yang panjang.

“Dapat dua keuntungan, bebas bea masuk (BM) bahan baku/barang modal, dan pembebasan PPN 10 persen,” sambung Franky.

Tadinya, permohonan pembebasan PPN 10 persen harus dilakukan setiap kali akan melakukan pengapalan (shipping). Itu pun belum tentu semua permohonan disetujui.

Tetapi dengan PDKB yang didapat dari ‘izin investasi tiga jam’ ini, permohonan pembebasan PPN 10 persen tidak harus dilakukan tiap kali shipping.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X