Alasan Menteri Susi Ogah Contoh Budidaya Perikanan Orde Baru

Kompas.com - 29/10/2015, 15:59 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku akan berkomitmen mengembangkan sektor budidaya perikanan. Namun, ia menegaskan tak mau mencontoh pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan pada masa Orde Baru, tepatnya pada dekade 1990-an. "Kita tidak boleh lagi belajar dari kejadian tahun 1990-an, dimana kita ekstensif, ekspansif, mengembangkan budidaya udang windu," ujar Susi saat memberikan sambutan di acara Indonesian Aquaculture 2015, Tangerang, Kamis (28/10/2015).

Saat itu kata dia, hutan-hutan bakau ditebangi, dikorbankan demi tambak udang windu secara besar-besaran. Memang tutur menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu, penghasilan yang didapat sangat besar. Tapi kebijakan itu pula berdampak besar bagi kerusakan lingkungan. "Tapi dalam tempo singkat, 3 sampai 4 tahun, penyakit sudah mulai turun dan udang di tambak semua mati," kata dia.

Menurut Susi, pengembangan budidaya yang dipraktikkan Orde Baru tersebut jelas-jelas tak memikirkan asas keberlanjutan pengembangan sumberdaya alam. Padahal kata dia, asas keberlanjutan sangatlah penting bagi generasi selanjutnya. "Saya mengingatkan, budidaya yang benar adalah budidaya yang berkelanjutan. Itu yang harus kita praktikkan," ucap Susi.

Oleh karena itu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggelontorkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk sektor budidaya perikanan. Angka tersebut tiga kali lebih besar dari anggaran tahun 2015.  Susi berharap dengan gelontoran dana tersebut, pelaku usaha di sektor budidaya perikanan bisa bergairah dan mampu meningkatkan produksinya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Susi untuk mampu memberikan nilai tambah pada sektor perikanan dan kelautan Indonesia dengan mengembangkan sektor budidaya perikanan. Di mata JK, Susi tak boleh hanya gemar menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyakarat dengan berbagai kebijakannya. "Tapi kerja menteri tidak hanya membakar (kapal), tapi juga membangun. Jadi kini kita ada di sisi itu, bagaimana kita semua meningkatkan produktivitas perikanan lewat budidaya," ujar JK.

Selama setahun kabinet kerja ucap JK, Susi adalah menteri yang paling populer dimata publik diantara nama-nama menteri lainya. Popularitas itu tutur dia lantaran Susi gemar membakar atau menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Bahlil Sebut Siap-Siap Jika Harga BBM Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Indofood Dukung Bahan Baku Lokal untuk Mi Instan

Rilis
Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Dukung Transformasi Digital, FiberStar dan Huawei Gelar Technofeast

Rilis
Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Perkecil Backlog Rumah di RI, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Whats New
Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Seputar Masa Percobaan Kerja: Aturan, Upah, dan Batas Waktunya

Work Smart
Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Ada Perbaikan di Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga Pastikan Tak Ada Penutupan Jalan

Whats New
Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Ingin Hemat Beli Kuota Internet? Simak Promo dari GoPay Satu Ini

Spend Smart
Kapan PMN Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair? Ini Jawaban Kemenkeu

Kapan PMN Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cair? Ini Jawaban Kemenkeu

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.