Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Lebih Terbuka pada Investor Asing

Kompas.com - 30/10/2015, 11:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berniat membuka lebih lebar sejumlah sektor usaha bagi investasi asing.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga 19 Oktober 2015 telah menerima 28 usulan sektor yang akan dibahas dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, dibukanya sejumlah sektor untuk pemodal asing menjadi salah satu langkah menghadapi tantangan persaingan diantara negara ASEAN.

Hal ini seiring  dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai awal 2016. "Jangan sampai ketika negara lain terbuka, kita malah tutup. Kita hanya akan menjadi pasar saja," ujarnya, Rabu (28/10/2015).

Lewat revisi DNI yang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 39/2014, pemerintah ingin mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas ASEAN.

Bisa bertambah

Yuliot menambahkan, daftar usulan yang masuk ke BKPM masih mungkin bertambah, karena saat ini masih dalam proses inventarisasi dari tiap kementerian.

BKPM akan menerima masukan dari kementerian terkait hingga 2 November 2015. Setelah itu, baru dilakukan pembahasan.

Salah satu kementerian yang sudah mengajukan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian ini mengusulkan dibukanya bisnis gudang berpendingin (cold storage) hasil laut lebih lebar bagi asing. Saat ini kepemilikan asing di bisnis tersebut maksimal 33 persen.

"KKP melihat kalau ini bisa dibuka 100 persen, buka saja," kata Yuliot.

Menurutnya ini baru usulan dan perlu  dibicarakan dengan banyak pihak, termasuk dengan pengusaha dan publik.

Selain KKP, kementerian yang juga telah mengajukan usulan adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perdagangan.

Beberapa sektor yang diusulkan untuk direvisi antara lain perdagangan, kelautan dan perikanan, kebudayaan, perkebunan, perhubungan, perindustrian, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta migas.

Dari jumlah itu 16 sektor akan lebih dibuka untuk investor asing, dan 12 sektor lainnya diperketat.

Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto berpendapat, pelonggaran DNI harus diikuti perbaikan iklim investasi. Jika tidak revisi DNI tidak akan berpengaruh dalam mendongkrak investasi.

"Posisi Indonesia dalam ease of doing business belum lebih baik dari negara tetangga, terutama Thailand dan Vietnam," katanya.

Pemerintah juga harus memperhatikan komitmen pemodal asing dalam memberdayakan masyarakat lokal. (Amailia Putri Hasniawat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com