Kompas.com - 01/11/2015, 20:53 WIB
|
EditorErlangga Djumena
MAGELANG, KOMPAS.com - Para pekerja yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Magelang mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Regulasi tersebut dinilai tidak relevan diterapkan di Kabupaten Magelang karena menggunakan sistem pengupahan dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Hal tersebut disampaikan belasan anggota DPC SPN saat melakukan audiensi kepada Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin dan pejabat terkait di kantor Pemkab Magelang, Sabtu (30/10/2015).

"PP nomor 78 tahun 2015 tidak relevan dilaksanakan di Kabupaten Magelang, karena selama ini Kabupaten Magelang menggunakan sistem pengupahan Upah Minimum Kabupaten (UMK) bukan Upah Minimum Provinsi (UMP)," ujar Ketua DPC SPN Kabupaten Magelang, Suparno.

"Oleh sebab itu kami menuntut Presiden untuk mencabutnya atau diperbaiki karena tidak menguntungkan kaum buruh," sambungnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengadukan oknum pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Magelang yang diduga 'bermain' dengan perusahaan yang bermasalah serta tidak transparan dalam melayani antara serikat pekerja yang satu dengan lainnya.

Para buruh itu juga menyoroti perusahaan yang tidak memperdulikan jaminan kesehatan pekerja. Ia menyebutkan, masih banyak buruh yang belum didaftarkan pada program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan oleh perusahaan.

Wakil Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan, memahami sistem pengupahan yang dinilai tidak sesuai itu. Namun demikian pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Disnaketransos, dalam mengambil langkah kebijakan.

Sementara terkait dengan oknum Disnaskertransos, Zaenal meminta Kepala Disnakertransos Endot Sujianto untuk mengambil tindakan.

“Pelanggaran kita tindaklanjuti. Jika terbukti (bersalah) harus ditindak tegas karena bisa nular ke orang lain,” tegas Zaenal.

Endot sendiri mengatakan, pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Magelang dilakukan secara rutin. Terkait dengan salah satu oknum stafnya, Endot berjanji akan menindaklanjuti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.