Kompas.com - 02/11/2015, 15:40 WIB
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK), Kementerian Perdagangan, Widodo menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pengawasan pra pasar terhadap 85 komoditi yang masuk ke wiyalah pabean Indonesia.

Dari jumlah tersebut, baru dilakukan pengujian laboratorium terhadap 38 komoditi.  Hasilnya, 30 komoditi bisa masuk ke pasar Indonesia karena telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).  Sementara itu, sisanya tidak bisa masuk.

“Enam diantaranya tidak memenuhi aturan label, dan dua komoditi tidak sesuai SNI,” kata Widodo di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Widodo mengatakan, post audit tersebut dilakukan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 72 tahun 2015 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Dalam pengawasan ini pihak Kemendag nanti akan memperoleh data dari Indonesia National Single Window (INSW) bahwa barang impor sudah masuk. Kemendag lantas mengambil sampel. Proses inilah yang disebut dengan post audit.

“Sekarang ini 85 komoditi yang kita ambil sampel dari gudang. 38 komoditi sudah kami lakukan uji laboratorium, karena tidak bisa ditentukan hanya kasat mata. Ini memerlukan waktu. Kalau kebetulan barang yang diuji antri di lab, makanya waktunya bisa lama,” ucap Widodo.

Selain lama, Widodo mengaku biaya untuk melakukan uji laboratorium mahal. Misalnya, untuk menguji standar satu bungkus sampel meter air sesuai SNI dibutuhkan biaya hingga Rp 102 juta. Biaya ini ditanggung oleh pemerintah, dan bukan oleh pengusaha.

“Karena ini berkaitan dengan pengawasan,”terang Widodo.

Konsistensi mutu
Atas dasar itu pula, Widodo mengimbau kepada pelaku usaha untuk menjaga konsistensi mutu barang yang diimpor.

“Jangan sampai yang kita ambil sudah standar, tapi yang beredar tidak sesuai standar,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Permendag 72 tahun 2015 ini menggantikan ketentuan impor sebelumnya yakni Permendag 14 tahun 2007.

Dalam aturan lama, importir wajib memiliki Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang bersifat transaksional, dan harus dimiliki setiap kali akan melakukan importasi.

Sedangkan melalui Permendag 72 tahun 2015, pemerintah memberikan kemudahan bagi importir, yaitu hanya diperlukan Nomor Pendaftaran Barang (NPB), yang sifatnya non-transaksional dan berlaku selama empat tahun, sesuai dengan masa berlaku SPPT-SNI.

“NPB ini begitu mudah diperoleh pelaku usaha dalam hal ini importir. NPB ini bisa diperoleh saat SPPT SNI terbit, bahkan ketika belum punya rencana impor. Kalau sampai terjadi barang sudah sampai pelabuhan tapi belum ada NPB, wah kayaknya kok kemudahan kita tidak dimanfaatkan maksimal,” kata Widodo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Whats New
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Spend Smart
Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Whats New
Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Rilis
6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Whats New
BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

Whats New
Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Work Smart
Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak 'Jebol'

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi Pertalite-Solar agar APBN Tidak "Jebol"

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Tiket AKAP DAMRI Kini Bisa Dipesan di Alfamart dan Indomaret

Whats New
Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Kuota Solar dan Pertalite Menipis, BPH Migas Imbau Pemilik Mobil Beralih ke BBM Nonsubsidi

Whats New
Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Harga Minyak Mentah Naik, Usai IEA Perkirakan Pertumbuhan Permintaan 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.