Mencuri Atau Tidak, Kapal Ilegal Masuk ke Indonesia Harus Ditangkap

Kompas.com - 02/11/2015, 21:54 WIB
Kabut asap menyelimuti dalam proses pemusnahan 4 kapal asing asal Vietnam di perairan Pulau Datok, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (19/10/2015). Meski kabut asap menyelimuti, proses pemusnahan kapal menggunakan dinamit berdaya rendah ini berjalan dengan lancar. KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANKabut asap menyelimuti dalam proses pemusnahan 4 kapal asing asal Vietnam di perairan Pulau Datok, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Senin (19/10/2015). Meski kabut asap menyelimuti, proses pemusnahan kapal menggunakan dinamit berdaya rendah ini berjalan dengan lancar.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti tak mau kompromi dengan kapal-kapal yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Meski tak mengambil ikan di perairan Indonesia, kapal tersebut sudah patut ditangkap.

"Saya ingin teman-teman mengerti, mau mencuri atau tidak, status hukum atau pelanggaran kapal asing masuk teritorial itu sudah salah. Sudah harus ditangkap," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (2/10/2015).

Menurut Susi, aturan kedaulatan negara memang seperti itu, tak kenal kompromi. Hal itu pula, ucap dia, merupakan suatu bukti berjalannya penegakan hukum di Indonesia.

"Kita bicara investor asing tidak mau ke Indonesia karena penegakan hukum di Indonesia jelek. Sekarang kita perlihatkan kita tegakkan hukum," kata dia.

Sebagai langkah awal, usai terbentuknya satgas untuk pemberantasan illegal fishing, semua wilayah perbatasan menjadi prioritas pengawasan. Kawasan Laut Natuna, Laut di utara Kalimantan dan Sulawesi, hingga Sorong dan Biak, menjadi kawasan yang sangat diprioritaskan di Natuna tutur Susi, biasanya banyak kapal-kapal Thailand.

Sementara di laut sebelah utara Kalimantan dan Sulawesi biasanya banyak kapal-kapal Filipina.

"Lalu di selatan Laut Arafuru itu juga kapal-kapal eks asing yang pernah berbendera Indonesia melarikan diri saat moratorium, ke Papua Niugini dan Timor Leste. Makanya kita buat itu 2 wilayah merah yaitu Papua Selatan, Laut Arafuru, sampai Samudra Hindia bagian timur, bagian barat dan selatan Jawa," ucap Susi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X