Nusron: TKI Harus Bercita-cita Jadi Majikan

Kompas.com - 05/11/2015, 20:17 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, saat memberikan sambutan pada 'Temu Wicara dan Ekspo Pemberdayaan TKI Purna' di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/11/2015). Dok BNP2TKIKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, saat memberikan sambutan pada 'Temu Wicara dan Ekspo Pemberdayaan TKI Purna' di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/11/2015).
EditorLatief
CIREBON, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Rabu (4/11/2015), menggelar Temu Wicara dan Ekspo Pemberdayaan TKI Purna di Desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Acara tersebut dihadiri 300 orang yang terdiri dari calon TKI, TKI purna dan keluarga, serta 19 Kelompok Usaha TKI dan TKI perseorangan Purna yang memiliki berbagai jenis usaha dari 6 provinsi di Indonesia. Aneka produk TKI purna mulai dari panganan, kerajinan dan jasa dipamerkan pada ajang ekspo selama satu hari penuh.

Kegiatan pameran tersebut mempertemukan 300 calon TKI dengan 19 orang wirausaha TKI purna. Hal itu dimaksudkan agar bisa menjadi contoh dan bukti kepada para calon TKI bahwa jika hemat dan gemar menabung uang yang terkumpul selama bekerja di luar negeri bisa menjadi modal usaha.

"Mereka harus punya cita-cita menjadi majikan," ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

Nusron mengatakan, dari temu wicara itu diharapkan informasi terkait pemberdayaan TKI, khususnya di Kabupaten Cirebon, bisa tersosialisasi dengan baik. Ajang ini juga bisa menjadi bentuk solusi antara pemerintah, instansi lembaga terkait dengan TKI purna untuk menggugah rasa percaya diri dan motivasi untuk berwirausaha.

"Melalui acara ini kami harapkan ada rekomendasi kebijakan dalam upaya pemberdayaan TKI purna menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi daerah asal tenaga kerja tersebut. Di samping itu, instansi pemerintah dan stakeholder terkait lainnya dapat mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengembangan pemberdayaan TKI dengan lebih efektif dan efisien," kata Nusron.

Dia menambahkan, keberhasilan TKI purna ditentukan oleh adanya sinergi dan koordinasi dengan instansi pemerintah dan stakeholder terkait lainnya.

Pada kegiatan tersebut, Nusron Wahid didampingi Deputi Perlindungan, Lisna Poeloengan, Direktur Pemberdayaan, Arini Rahyuwati, Direktur Pamwas, Nurwidianto, serta Direktur Mediasi Advokasi, Teguh Hendro Cahyono.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kusumaningtuti S. Sutiona selaku Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OKJ. Adapun perwakilan Gubernur Jawa Barat diwakili Kadisnaker Provinsi, Dr Ning Widyatmoko Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Bupati Cirebon H. Sunjaya Purwadi.

Turut hadir juga para pemangku kepentingan seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Jabar Banten, Bank Sinar Mas, BII May Bank, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X