Bea Cukai Gagalkan Ekspor Mineral Ilegal Senilai Rp 73,8 Miliar

Kompas.com - 09/11/2015, 16:47 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Icha RastikaMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 80 kontainer yang diduga merupakan produk pertambangan yang akan diekspor secara ilegal berhasil digagalkan.

Penegahan penyelundupan ekspor tersebut merupakan hasil koordinasi antar Kementerian Lembaga terdiri dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, sebanyak 80 kontainer tersebut berdasarkan hasil analisa inteligen, akan dikirim ke Belanda, Taiwan, Korea, Hongkong, India, Singapura, dan Thailand.

"Potensi kerugian negara akibat ekspor ilegal ini mencapai Rp 73,8 miliar. Kerugian immaterial berupa potensi kerusakan sumber daya alam, serta pencemaran lingkungan akibat penambangan ilegal," kata Bambang dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Bambang lebih lanjut mengatakan, hasil pengujian bersama ahli hemologis menunjukkan barang pertambangan yang akan diekspor ilegal diantaranya yakni, bijih besi, tin slag, mercury, konsentrat seng, batu mulia, pasir zirconium, bijih chromite, bijih tembaga dan bijih logam tanah jarang (ceirum).

Modus yang digunakan yaitu memberitahukan jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean dan menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean palsu.

Bambang menambahkan, ditemukan komoditas yang diduga merupakan hasil penambangan ilegal dikarenakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum pernah mengeluarkan izin penambangan untuk komoditas tersebut. Komoditas yang dimaksud yaitu bijih cinnabar atau mercury.

"Pelaku pelanggaran terdiri dari 21 eksportir," kata Bambang merinci initial perusahaan yang berbadan hukum PT dan CV.

Menurut Bambang, tindakan ekspor ilegal minerba tersebut diduga melanggar UU Nomor 10 tahun 1995 juncto UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102A huruf b, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Pelaku juga diduga melanggar UU Kepabeanan pasal 103 huruf a dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Di samping itu, ekspor ilegal juga diduga melanggar UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012, Permendag Nomor 45/M-DAG/PER/7/2012, dan Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa Telkomsel lewat SMS dengan Mudah

Spend Smart
Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Apa Itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya

Earn Smart
Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Menteri Investasi: Dulu, Hanya Kepala Dinas dan Tuhan yang Tahu Kapan Izin Usaha Selesai

Whats New
Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Pemerintah Evaluasi Harga Batu Bara Khusus Industri Semen dan Pupuk

Whats New
LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'

LMAN Siap Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"

Whats New
Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Menkop UKM Teten Masduki Sambut Inisiatif Bill Gates dan Filantropis Dunia Dukung UMKM Indonesia

Rilis
Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Ini Penyebab Anggaran PEN 2021 Tidak Terserap 100 Persen

Whats New
Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Keuangan Mulai Membaik, Ekuitas Asabri Masih Negatif Rp 4,7 Triliun

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaann Tanpa Aplikasi

Whats New
Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Menkop UKM Dorong Peternak Ayam Ciremai Group untuk Manfaatkan KUR Klaster Pertanian

Rilis
Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Mudah, Ini Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online

Whats New
Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Penguatan Infrastruktur Digital Jadi Kunci Industri e-Commerce Lebih Sustainable

Work Smart
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online hingga Rp 10 Juta

Whats New
Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Bahlil: Gaji Menteri Enggak Lebih dari Rp 20 Juta, Gayanya Saja yang Mantap

Whats New
Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Mandiri Investment Forum Kembali Digelar, Ribuan Investor dengan Total Aset 4 Triliun Dollar AS Bakal Hadir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.