Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Alasan AS "Membajak" Trans-Pacific Partnership

Kompas.com - 12/11/2015, 06:14 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usai kedatangan Presiden Jokowi di Gedung Putih, Amerika Serikat, Senin (26/10/2015). Kata Trans Pacific Partnership (TPP) kian banyak ditulis, diperbincangkan, bahkan dibawa ke forum-forum diskusi.

Lantas apa sebenarnya TPP?

Berdasarkan jurnal kajian Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Edisi 16, pada November 2013, yang berjudul "Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional", TPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. DI sini, Amerika Serikat (AS) sebagai motor utamanya.

Jurnal tersebut juga menjelaskan bahwa perjanjian TPP bersifat komprehensif. Selian meliputi liberalisasi di semua sektor dengan sifat terjadwal dan mengikat, TPP juga membahas isu lain yang sebut sebagai yakni Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kebijakan kompetisi (competition policy), belanja pemerintah (government procurement), dan fasilitasi perdagangan.

"Dengan demikian TPP boleh dikatakan merupakan kesepakatan perdagangan bebas dengan standar yang sangat tinggi, yang berada di atas standar kesepakatan perdagangan bebas di WTO, APEC, dan ASEAN," tulis Lemhannas dalam jurnal tersebut.

Saat ini, AS memang negara yang menjadi motor utama TPP. Tapi sebenarnya, bila melihat sejarah, AS bukanlah negara memprakarsai terbentuknya TPP.

Menurut Ekonom senior Center for Strategic and International Studies (CSIS) Djisman Simandjuntak, AS adalah negara yang "membajak" TPP.

"Tapi mengapa dia (AS) membajak TPP, wallahu a'lam (dan Allah Yang Lebih Tahu)," ujar Djisman di Kantor CSIS, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Sebagai suatu kerjasama perdagangan bebas, TPP awalnya muncul pada 2005 dengan nama Trans-Pacifc Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP).

Ada empat negara di Kawasan Asia Pasifik yang memprakarsai yaitu Singapura, Chile, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam.

Meski tak tahu persis mengapa AS membajak TPP, dia memiliki analisis sendiri.

Pertama, alasan kuat mengapa AS "membajak" TPP lantaran Tiongkok melesat maju menjadi negara global power. Alasan pertama Djisman bukan hisapan jempol belaka.

Dilansir Reuters, Rabu (21/1/2015), Presiden AS Barack Obama sempat menyebut China sedang menciptakan aturan-aturan baru ekonomi di Asia. Bila itu dibiarkan, kata dia, pekerja dan bisnis AS akan dirugikan.

Karena hal itulah, Obama berusia keras meloloskan RUU Kesepatakan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik pada pertengahan tahun 2015 di Kongres AS.

Djisman melanjutkan, alasan kedua AS membajak TPP karena melihat hubungan China dan Jepang mendingin.

Meski sempat mesra. hubungan kedua negara Asia Timur itu kini memang sedikit renggang karena berbagai sebab. Akibatnya, ucap dia, Jepang mendeklarasikan diri bergabung dengan TPP.

Selain kedua alasan itu, Djisman juga menduga alasan AS "membajak" TPP lantaran melihat negara-negara yang tergabung dalam Asean pecah dalam politik luar negerinya.

Alasan terakhir adalah karena AS memang berkeinginan kembali menancapkan pengaruh di Asia-Pasifik setelah perang Vietnam.

Saat ini TPP berisikan 12 negara yang merupakan penggerak 40 persen ekonomi dunia. Negara-negara tersbeut adakah AS, Jepang, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Singapura, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile, dan Peru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mata Uang Italia Sekarang dan Sebelum Gabung Uni Eropa

Mata Uang Italia Sekarang dan Sebelum Gabung Uni Eropa

Whats New
Satgas Pasti Temukan 100 Penipuan Bermodus Duplikasi Lembaga Keuangan

Satgas Pasti Temukan 100 Penipuan Bermodus Duplikasi Lembaga Keuangan

Whats New
Erick Thohir Minta BUMN Optimalisasi Pembelian Dollar AS, Ini Kata Menko Airlangga

Erick Thohir Minta BUMN Optimalisasi Pembelian Dollar AS, Ini Kata Menko Airlangga

Whats New
Pelemahan Rupiah Bakal Berdampak pada Harga Barang Impor sampai Beras

Pelemahan Rupiah Bakal Berdampak pada Harga Barang Impor sampai Beras

Whats New
Apa Mata Uang Brunei Darussalam dan Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Apa Mata Uang Brunei Darussalam dan Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Whats New
Posko Ditutup, Kemenaker Catat 965 Perusahaan Tunggak Bayar THR 2024

Posko Ditutup, Kemenaker Catat 965 Perusahaan Tunggak Bayar THR 2024

Whats New
Antisipasi El Nino, Kementan Dorong 4 Kabupaten Ini Percepatan Tanam Padi

Antisipasi El Nino, Kementan Dorong 4 Kabupaten Ini Percepatan Tanam Padi

Whats New
Laba RMKE Cetak Laba Bersih Rp 302,8 Miliar pada 2023

Laba RMKE Cetak Laba Bersih Rp 302,8 Miliar pada 2023

Whats New
Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Whats New
Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com