Kompas.com - 13/11/2015, 11:29 WIB
Mentri ESDM Sudirman Said KOMPAS.com/SRI LESTARI Mentri ESDM Sudirman Said
EditorErlangga Djumena

KOMPAS.com - Lahir di Brebes, Jawa Tengah, 16 April 1963, Sudirman Said sebelumnya adalah pendiri dan ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia, staf ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Direktur Utama PT Pindad.

Benarkah Sudirman Said berpihak pada Amerika Serikat dalam urusan Freeport? Mengapa Sudirman ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport? Apa alasan Menteri ESDM ini membubarkan Petral?

Dalam acara ”Satu Meja” yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (3/11/2015) lalu, kepada Budiman Tanuredjo, host acara yang juga Pemimpin Redaksi Harian Kompas, yang mewawancarainya, Sudirman Said blakblakan menyampaikan sejumlah hal, mulai dari urusan Freeport sampai Petral.

Berikut petikannya:

Budiman Tanuredjo (Budiman):
Anda dituding sebagai menteri keblinger karena terkesan ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport, yang sebenarnya belum saatnya. Mengapa?

Sudirman Said (Sudirman):
Saya kira kalau ada menteri yang memperpanjang, keblinger betulan. Karena saya tidak memperpanjang, bukan saya yang keblinger. Yang keblinger adalah orang yang bicara tanpa fakta, tanpa melihat dulu persoalannya, berteriak kiri kanan merusak situasi.

Jadi, saya santai saja menghadapi itu karena seperti yang dibaca di surat bahwa tidak ada keputusan perpanjangan kontrak, yang melanggar hukum, tidak ada beban saya adalah yang disebut sebagai keblinger itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengambilalihan PT Freeport bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan sumber daya negara yang tidak kecil, termasuk kemampuan biaya yang nilainya fantastis.

Di Freeport, saat ini terdapat sekitar 32.000 pekerja Indonesia. Selain itu, 92 persen PDB Kabupaten Timika datang dari Freeport dan 34 persen PDB Provinsi Papua juga dari Freeport. Setiap tahun 1,9 miliar dollar AS bisnis Freeport jatuh ke pebisnis Indonesia.

Jadi, ini tak ada kaitan dengan tekanan Amerika Serikat dan sogok-menyogok. Menurut saya, orang-orang berkata begitu, cerminan dari pikirannya sendiri. Mereka mengambil keputusan dengan cara menyogok.

Kesan bahwa saya ngotot itu hanya penafsiran. Dalam menangani setiap masalah, saya berusaha sungguh-sungguh dan itu memang karakter saya dalam bekerja. Apakah dalam urusan Freeport, urusan Petral, urusan kilang, kesungguhan saya sama.

Semua harus total karena saya menjalankan amanah. Saya tidak punya beban apa pun. Sejarah akan membuktikan apakah keputusan itu benar atau tidak.

Budiman:
Ini, kan, berawal pertemuan James R Moffett (Chairman Freeport) di Istana Presiden pada 6 Oktober. Mas Dirman hadir di situ?

Sudirman
Sebenarnya itu hanya puncak. Sebelumnya sudah ada surat-menyurat, ada dialog. Moffett sebenarnya bertemu Presiden untuk kedua kalinya. Yang pertama pada bulan Mei dan yang kedua kemarin menjelang keputusan. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh tiga orang, Presiden, James Moffett, dan saya selaku Menteri ESDM.

Pertemuan itu boleh dibilang hanya memberikan satu usulan, satu kepastian bahwa pemerintah bermaksud memperpanjang (kontrak), tetapi undang-undangnya belum memungkinkan. Karena itu, silakan dicari jalan keluar yang logikanya sederhana saja.

Indonesia sedang mengundang begitu banyak investor. Mengapa kita tidak mempertahankan investasi sedang berjalan, yang selama ini sudah memberikan keuntungan ekonomi? Bahwa ada aspek-aspek lain di luar, misalnya aspek hukum tadi, kita kelola,

Arahan Presiden sangat jelas bahwa secara strategi investasi, kita menginginkan investasi. Investasi siapa pun dan apa pun harus kita jaga supaya berlanjut. Freeport salah satunya. Jadi tidak ada perlakuan khas atau perlakuan istimewa sedikit pun terhadap Freeport.

Budiman:
Apa persisnya arahan Presiden?

Sudirman:
Yang saya dengar dari Presiden, lebih kurangnya begini, ”Pak James Moffett, Anda tahu Indonesia sedang membutuhkan investasi. Anda juga sudah percaya bahwa Indonesia akan mencari jalan bagaimana Freeport dapat meneruskan investasi di sini. Tetapi, Anda harap tahu bahwa hukumnya belum memungkinkan”.

Presiden juga menegur Moffett mengapa dia harus berkeliling ke banyak pihak padahal (hasilnya) belum tentu relevan dengan keputusan itu. Kalau memang Freeport mau berinvestasi, silakan berurusan dengan menteri dan nanti kami putuskan. Demikian kira-kira arahan Presiden kepada James Moffett.

Saya kira konsisten dengan apa yang saya katakan bulan November tahun lalu. Saya katakan kepada Pak Moffett, ”Anda datang ke sini, teman Anda banyak, dan teman Anda orang-orang berpengaruh, tetapi jangan pernah menggunakan pengaruh itu untuk menekan saya. Karena tak akan mempan. Saya akan bekerja independen, dengan apa yang saya punya, dan data-data yang saya miliki. Jadi, Anda gunakan siapa pun tak akan berpengaruh. Yang akan saya dengar adalah atasan saya.”

Budiman:
(James Moffett) berkeliling ke siapa saja?

Sudirman:
Saya tidak etis menyebutkan satu per satu, tetapi orang-orang yang secara politik punya pengaruh. Dan, di masa lalu memang begitu.

Modusnya, sesuatu yang dibicarakan, menggunakan political pressure sehingga kadang-kadang menteri ataupun dirjen di ESDM itu memutuskan sesudah mengadministrasikan keputusan, bukan mengambil keputusan.

Budiman:
Bentuk tekanan politik yang dialami seperti apa?

Sudirman:
Saya kira semuanya tahu bahwa Freeport adalah usaha yang sangat besar dan 1,9 miliar dollar AS itu spending yang standar setiap tahun yang mesti dibagi, dikeluarkan. Itu artinya ada uang yang lumayan besar. Para pihak yang selama ini berkepentingan dengan keberadaan Freeport sudah pasti berusaha mendapatkannya, itu yang paling minimal.

Tetapi, di luar itu kita punya cerita reputasi Freeport itu sangat panjang. Bahkan, kami lihat kontrak-kontrak yang sekarang ada di tangan, yang sekarang menjadi beban pemerintah.

Itu menjadi sangat menarik. Karena misalnya bagaimana mungkin ada pasal yang menyebutkan Freeport bisa meminta perpanjangan kapan saja dan pemerintah tidak bisa menunda apabila tidak ada hal-hal yang tidak masuk akal.

Dalam wawancara Budiman Tanuredjo dengan Presiden Joko Widodo terkait satu tahun pemerintahan, Presiden menegaskan, ”Jika kita menguasai produksi (Freeport), tetapi bagaimana dengan pemasarannya dengan jutaan ton? Apakah kita punya kemampuan? Jaringan kita? Membuat jaringan marketing seperti itu tidak gampang. Royalti untuk pemerintah harus meningkat dan pada posisi wajar. Hitung-hitungannya belum diberikan kementerian. Tetapi, jangan kita diatur-atur. Kita yang harus mengatur.”

Budiman:
Freeport beroperasi sejak 1967. Siapa yang banyak mendapatkan rezeki dari Freeport yang selama 48 tahun masih bercokol di Indonesia?

Sudirman:
Lihat normanya dulu. Normanya kan (dari) setiap usaha itu yang mendapat benefit pertama-tama adalah masyarakat sekitar. Sebab, di sana ada lapangan kerja, ada bisnis ikutan, ada pajak, ada industri, dan macam-macam.

Lalu, orang bicara berapa yang dikeruk pihak Amerika. Itu, kan, konsekuensi dari perjanjian apa pun. Makin kuat kita menulis perjanjian dengan pihak kontraktor dan developer, Indonesia makin mendapatkan banyak. Tetapi, kan, situasi sekarang itu merupakan hasil kontrak yang dibuat di masa lalu.

Tugas kita adalah bagaimana meluruskan atau memaksimalkan benefit ke depan. Karena itu, proses negosiasi diatur untuk mendapatkan benefit. Misalnya kita ingin sebagian wilayah dilepas dan kita mendapatkan itu.

Dari 200.000 hektar, sebanyak 120.000 hektar kita ambil alih kembali. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan konten lokal. Kita ingin setiap tahun konten lokalnya naik.

Budiman:
Sekarang posisinya bagaimana?

Sudirman:
Sekarang sudah 70 persen dan kalau jasa lebih tinggi. Akan tetapi, kita ingin (itu) semakin ditingkatkan. Dalam keadaan normal, di mana produksinya semakin meningkat, di masa lalu kita bisa mendapatkan Rp 12 triliun setahun, dari pajak, royalti, dan lainnya. Sekarang (nilainya) mungkin separuh akibat produksi turun dan harga juga turun.

Ke depan, Menteri Keuangan memberikan suatu panduan: harus lebih tinggi dari selama ini diterima sebelumnya. Lalu, benefit yang sifatnya infrastruktur, seperti pengelolaan bandara, infrastruktur segala macam, itu juga.

Yang di luar normal adalah yang disebut pemburu rente. Soal pemburu rente itu, saya sudah berdialog dengan Pak Moffett. ”Saya bilang, Anda tidak bisa lagi terus-menerus berkeliling.” Moffett akhirnya bercerita pengalaman-pengalamannya di masa lalu tentang menteri anu minta apa. Ada yang meminta saham kosong meskipun tidak selalu diberi, tapi percobaan itu ada.

Dan, sekarang yang terjadi, Freeport dihubungi beberapa tokoh politik yang sangat berkuasa, sangat punya pengaruh, dan mengatakan ”Hanya kami yang bisa menyelesaikan,” tetapi mereka menjual nama presiden, seolah-olah presiden minta saham kosong. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu.

Budiman:
Kok seberani itu? Dari partai politik yang berkuasa atau…

Sudirman:
Saya tidak bisa menyebut, tetapi orang itu dikenal. Dan, saya berani mengatakan karena terjadi dua kali diskusi dan (dia/mereka) dua kali konsisten mengatakan, ”Saya bisa membantu Anda, tetapi dengan syarat tadi, berilah saham.” Mereka bahkan meminta proyek pembangkit listrik di Timika, meminta saham kosong, dan dengan itulah mereka menjanjikan itu bisa di-settle.

Saya bersyukur karena proses ini tidak terjadi sehingga Indonesia tidak dipermalukan. Dan, akhirnya proses ini melalui jalur yang normal di mana sektor menjadi pengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu.

Budiman:
Si politisi itu datang sendiri ke James Moffett?

Sudirman:
(Dia) memanggil pihak Freeport Indonesia. Tetapi, pesan itu sampai pada (Freeport) internasional. Dan, sesekali Pak Moffett jalan ke sini. Jadi, mereka berinteraksi juga.

Budiman:
Kok politisi itu punya akses sampai bisa tembus pada Freeport Indonesia?

Sudirman:
Saya kira, secara psikologi, Freeport yang sedang membutuhkan kepastian, begitu dipanggil siapa pun yang merasa bisa berpengaruh, pasti akan langsung merespons. Dan, sejarahnya selalu begitu.

Sejarahnya adalah betapa banyak tangan-tangan yang terlibat dan keputusan itu tidak dibuat secara independen, tetapi melalui proses politik yang tidak transparan. Ini yang saya coba luruskan, bahwa proses keputusan, ya, begini. Tak ada dealing-dealing di baliknya. Itu yang membuat spekulasi besar. Kalau sampai keluar surat seperti itu, pasti di baliknya ada sesuatu.

Budiman:
Ketika Mas Dirman melaporkan bahwa ada politisi yang cukup berpengaruh dan bertemu dengan Freeport Indonesia dan meminta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden, apa reaksi yang muncul dari Presiden dan Wakil Presiden?

Sudirman:
Keduanya sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, ”Ora sudi”. Ora sudi, kan, ungkapan Jawa yang sangat dalam. ”Enak saja,” dalam bahasa kita.

Begitupun Wakil Presiden. ”Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,” kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga. Saya kira karena keduanya betul-betul menjaga kelurusan, tugas kami sebagai pelaksana menjadi lebih enteng.

Budiman:
Lalu, bagaimana reaksi Freeport itu sendiri ketika ada permintaan dari politisi?

Sudirman:
Sejak November 2014, saya sudah wanti-wanti Freeport, ”Silakan Anda berhubungan dengan siapa pun, tetapi setiap kali bertemu dan ada diskusi apa pun, saya dilapori supaya saya bisa menjaga proses ini dari intervensi.” Freeport menceritakan kepada saya, siapa minta apa. Saya tahu semua, termasuk hal-hal yang di masa lalu terjadi.

Budiman:
Siapa minta apa? Masing-masing yang meminta itu sudah ada datanya semua?

Sudirman:
Sebagai suatu diskusi, iya.

Budiman:
Kalau kita lihat landasan konstitusional Pasal 33, bumi dan air dikuasai negara, realitas sosiologis bahwa bisnis sampingan Freeport dikelola oleh perusahaan-perusahaan nasional. Soal sumber daya manusia di Freeport, sebenarnya banyak sekali tenaga kerja Indonesia dibandingkan ekspat. Mengapa Anda tidak berpikir untuk mengambil alih Freeport sehingga Indonesia mengontrol penuh? Apa untung ruginya?

Sudirman:
Ini sebenarnya cara bijak kita menafsirkan ”dikuasai negara” itu seperti apa? Saya berpendapat, belum tentu lho kontrol saham itu diterjemahkan dengan ”penguasaan”. Karena ”dikuasai” itu menurut saya value creation. Seberapa besar nilai yang bisa diterima Indonesia.

Jadi, sepanjang pekerja orang Indonesia, bisnis yang mendukung bisnis Indonesia, skill yang berkembang dikuasai orang Indonesia, sebetulnya de facto kita menguasai itu.

Pertanyaannya, mengapa tidak dikontrol sepenuhnya? Menurut saya, itu soal waktu. Karena begini, umpamanya sekarang mengikuti jalan pikiran yang sangat simpel, tahun 2021 (Freeport) tutup saja. Artinya, kita perlu tiga tahun untuk membuat aset-aset itu dibersihkan oleh Freeport atau operator lama, dan perlu tiga tahun lagi untuk di-install kembali.

Nah, di bawah tanah itu ada 500 kilometer terowongan, tempat bekerja. Apabila dilepas dengan cara-cara yang tidak terencana, mungkin akan menimbulkan risiko bagi operator berikutnya. Enam tahun itu perekonomian Provinsi Papua dan Kabupaten Timika akan drop. Dan, 30.000 orang akan menganggur. PDB Timika akan habis. Jadi, berpikir emosional dengan di-take-over dengan cara yang tidak bersahabat itu sebenarnya tidak tepat.

Bagaimana caranya? Menurut saya, tahapannya sudah jelas, akan ada divestasi saham 20 persen. Kalau sahamnya pelan-pelan kita kuasai, syukur-syukur bisa dipercepat, lama-lama, kan, manajemennya bisa sama-sama ”dikuasai”.

Budiman:
Divestasi melalui IPO?

Sudirman:
Ada tiga kemungkinan. Pertama, kalau pemerintah mengambil alih, tentu ada evaluasi. Tetapi, kemudian bisa juga lewat penawaran saham perdana kepada publik (IPO).

Sejauh ini kita berpikir IPO itu cara yang baik karena mendinamiskan pasar modal. Tetapi, setelah saham itu kita kuasai dengan secara friendly, transisi akan lebih smooth.

Itulah masa yang kita bisa sebut ”mengontrol”. Dan, menurut saya, best practice seperti itu. Tapi, kalau ”deal” diputus, mereka diusir, itu tidak bijaksana.

Budiman:
Apa keuntungan bagi Papua dengan eksistensi Freeport di sana?

Sudirman:
Aliran uang lewat PDB, lewat ekonomi, itu jelas. Dengan segala kritik pada situasi Timika sekarang yang belum juga maju, Anda bisa bayangkan bagaimana Timika dan Papua apabila tanpa operasi perusahaan itu.

Saya kira lalu lintas orang, lalu lintas barang dan jasa, bagaimanapun berpengaruh pada situasi di Timika dan Papua. Dan, sekarang sedang ada pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional yang sepenuhnya di-support oleh PT Freeport.

Pembubaran Petral

Budiman:
Salah satu kehebohan ketika Mas Dirman menjadi Menteri ESDM adalah Petral dibubarkan dan audit kabarnya sudah selesai.

Sudirman:
Dirut Pertamina menerima laporan final untuk periode tiga tahun, 2014, 2013, 2012. Dan, tentu saya akan mendapat copy dan itu memang kami yang menugasi. Betul, audit sudah ada dan kami akan lihat laporan itu.

Budiman:
Kira-kira dari proses audit apa yang diketahui sebenarnya pada Petral sehingga ketika ingin dibubarkan selalu tak pernah bubar dan baru sekarang bisa bubar?

Sudirman:
Saya harus memberikan kredit kepada pemimpin kita, Presiden Jokowi. Karena beliau yang betul-betul sejak awal memberikan dorongan bahwa ini mesti diselesaikan. Dari dulu, kan, urusan saya di sana. Jadi, kalau bicara peta selama bulan ini, kan saya mendapat update.

Contohnya, ada suatu transaksi di mana Pertamina sebagai pembeli BBM terakhir dan ada penjualnya. Di antara penjual Pertamina ada tiga atau empat perusahaan.

Dan, tiga-empat perusahaan itu ditengarai milik satu perusahaan yang sama, yang selama ini dicurigai atau ditengarai sebagai bagian dari kelompok yang mendominasi transaksi itu. Grup ini dalam tiga tahun review pembukuan transaksi mendapatkan bisnis kira-kira 18 miliar dollar AS dalam waktu tiga tahun. Artinya, setahun 6 miliar dollar AS. Itu artinya mendapatkan mayoritas deal.

Kemudian juga contoh lain, dari e-mail, bisa dilacak bahwa satu dokumen tender yang akan dipublikasikan kepada peserta tender dikirimkan dulu ke perusahaan kelompok tersebut. Ini sudah terjadi dan komunikasi e-mail mereka bisa dengan cepat dilacak.

Dan, saya sebetulnya agak takjub kenapa mereka begitu terang-terangan mendemonstrasikan penyimpangan-penyimpangan itu. E-mail itu e-mail dari Petral, dari perusahaan X, yang sering disebut sebagai bagian dari mafia minyak.

Budiman:
Jadi, audit dari Kordamentha itu melacak e-mail-e-mail sejak beberapa tahun yang lalu?

Sudirman:
Jadi, audit forensik itu pertama dilakukan adalah mengambil seluruh interaksi dan komunikasi, terutama elektronik, kemudian direkam, setelah itu dianalisis, dipilah-pilah, dan ketika ditemukan bukti dikonfrontir kepada si pelakunya. Sesuatu yang mereka tak bisa mengelak sebetulnya.

Budiman:
Apakah pemain-pemain ini masih punya korelasi, hubungan dengan politisi-politisi yang tadi ikut bermain?

Sudirman:
Saya rasa sulit dibuktikan dengan hard evidence, tetapi nanti kalau itu mengarah pada penegakan hukum, kan, pasti ditanya, kenapa dilakukan ini, kenapa begitu. Dan, saya kira kalau mendengar, jangan mendengar.

Pengalaman saya di Pertamina menunjukkan, network-nya terlalu kentara. Siapa yang mengontrol apa dan siapa yang memutuskan terlihat semua. Saya kira yang membuat itu menjadi heboh ketika diaudit itu reaksi mereka begitu keras. Mereka cemas. Dan, kami sudah bisa menduganya.

Budiman:
Siapa yang cemas sebetulnya?

Sudirman:
Ya, orang-orang yang dulu mengelola ini semua. Di Pertamina, ada cerita bahwa saya diberhentikan. Ketika mau pasang iklan untuk mendaftar ulang vendor, ada larangan dari Pertamina, itu kan sesuatu yang nyata. Dan, orang tidak membantah karena saya mengalami itu semua.

Ketika saya ada di sini, kami lakukan audit, dan audit itu hanya bisa memberikan pembuktian bahwa cerita itu memang ada.

Budiman:
Audit sudah selesai dan setelah itu audit itu mau diapakan?

Sudirman:
Audit ini disebut sebagai audit forensik atau investigasi dan hasilnya ada dua. Satu, perbaikan ke dalam. Bagaimana kekeliruan-kekeliruan kemarin tidak diulang. Kedua, kalau hasil audit memberikan indikasi penyimpangan pelanggaran hukum, ya, harus disampaikan kepada penegak hukum. Dan, itu nanti setelah kita lihat laporannya, baru kita tentukan akan ke mana.

Budiman:
Siapa yang akan menentukan policy apa semata-mata untuk perbaikan internal atau dilanjutkan ke proses hukum? Siapa yang mengambil keputusan?

Sudirman:
Saya kira pemerintah, pimpinan tertinggi pemerintah adalah Presiden. Saya akan laporkan kepada Presiden dan terserah beliau mau bagaimana nanti. Tetapi, rasanya sejak dulu Presiden mengatakan, kalau ada pelanggaran hukum, jangan ragu-ragu, teruskan saja ke penegak hukum.

Budiman:
Advis dari Mas Dirman sendiri sebaiknya apa? Dibuka kepada publik supaya bangsa ini tahu bagaimana sebenarnya?

Sudirman:
Saya cenderung begitu karena minimal kita harus punya pembelajaran bahwa yang namanya kejahatan, perbuatan yang tidak proper itu harus diketahui publik agar jadi pembelajaran.

Saya punya keyakinan, yang begitu itu makin hari makin pendek, jadi begitu disampaikan kepada publik, inilah yang terjadi, maka orang akan belajar, dan perkara itu sampai ke proses hukum yang mengarah pada tindakan hukum, saya tidak punya judgement, itu harus diserahkan.

Budiman:
Meskipun itu akan menyentuh orang-orang kuat?

Sudirman:
Sejarah, kan, selalu begitu. Setiap posisi, setiap otoritas itu harus punya tanggung jawab. Setiap tindakan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian kita terus-menerus menaruh persoalan di bawah karpet, publik tidak akan pernah belajar dan kita tak punya perbaikan.

Budiman:
Jadi, sebaiknya dibuka kepada publik dan kalau ada pelanggaran diselesaikan secara hukum. Setelah itu, semua selesai. Bagaimana Kementerian ESDM mengelolanya agar semuanya beres?

Sudirman:
Sebetulnya sambil jalan, kan, dilakukan perbaikan, misalnya kita dorong supaya unit supply chain Pertamina dihidupkan. Saya kira mereka sudah mengerjakan dengan baik. Kemudian efisiensi di bidang pasokan.

Bagaimana dealing langsung dengan produsen. Saya sibuk keliling ke berbagai negara untuk mencari kesempatan itu. Jadi, judul besarnya adalah efisiensi rantai pasokan dan itu sedang dikerjakan.

Nah, ketika audit ini selesai dan memberikan pembuktian bahwa, ”lihatlah masa lalu, praktiknya begini”, itu akan memperkuat usaha-usaha ke sana. Nah, ke depan lagi, saya mendapat respons positif dari para trader besar.

Setelah kami melakukan proses benah-benah ini, mereka merasa lebih nyaman untuk berniaga dengan Pertamina. Karena di masa lalu, ini juga hasil audit, auditor mengatakan dari interview dengan para trader, mereka cenderung mengatakan, kalau tidak melewati pihak tertentu, sulit masuk ke dalam lingkungan Pertamina.

Budiman:
Siapa sosok yang memang sangat powerful itu?

Sudirman:
Saya tidak sebut nama, tetapi setelah auditnya jelas, akan disampaikan juga (kepada publik).

Budiman:
Ada kritik Petral dibubarkan, hanya berganti wajah dengan Petral-Petral lain.

Sudirman:
Saya kira tidak benar. Itu spekulasi dan itu embusan dari orang-orang yang ingin mengatakan itu kebijakan yang salah dan karena itu lahir Petral lain.

Yang lahir adalah vendor yang menawarkan opsi yang lebih baik. Jadi, misalnya dulu ada satu spekulasi: Petral dibubarkan, suplai akan macet. Itu tidak terjadi.

Kemudian Petral dibubarkan, harga akan naik, malah sebaliknya. Petral ditutup, tender dilakukan Pertamina, diskon yang semula hanya 35 sen dollar AS menjadi 1,25 sen dollar AS. Artinya memang terbukti itu adalah suatu psywar yang alhamdulillah hari ini suplai Pertamina baik-baik saja.

Budiman:
Bagi publik, apakah Petral bubar atau tidak bubar, efeknya harga BBM menjadi lebih murah. Bagaimana sebetulnya?

Sudirman:
Iya betul. Kan, ada policy yang konsumsinya untuk publik, ada yang konsumsinya untuk elite. Apa boleh buat. Petral barangkali tidak dimengerti oleh masyarakat, tetapi saya kira itulah tempat bersembunyi selama ini. Jadi, mereka bersembunyi karena rakyat tidak tahu, lalu kemudian mencoba mengooptasi elite, jadilah seperti sekarang.

Menurut saya, tidak semua policy mesti dipahami dan yang penting kita punya keyakinan akhirnya benefit-nya dinikmati masyarakat. Kapan benefit dinikmati masyarakat, ketika trader mendapat diskon yang lebih baik, akhirnya suplai lebih efisien. Itu sebetulnya serta-merta harga lebih terjangkau.

Budiman:
Kadang Mas Dirman dituding sebagai bagian dari mafia migas itu sendiri.

Sudirman:
He-he-he, tahun 2008, demonya begitu. Sudirman mafia minyak.

Budiman:
Sebetulnya Anda mafia atau mafia?

Sudirman:
He-he-he. Saya kira saya lawannya mafia minyak.

Budiman:
Lalu, orang yang menuding Anda mafia minyak bagaimana?

Sudirman:
Paling enak, kan, memberikan cermin, dan saya sudah biasa dibegitukan. Ha-ha-ha.

(Diolah oleh ROBERT ADHI KSP)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.