Indonesia Bisa Jadi Laboratorium untuk Akses Keuangan UMKM

Hal itu disampaikan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Dharmansyah Hadad dalam ASEAN Small Medium Enterprise (SME) Partnership 2015 di Tangerang, Minggu (15/11/2015) malam.
 
Dia mengatakan,  hal yang paling dikeluhkan oleh UMKM adalah sulitnya mendapat kredit dan pendanaan,termasuk akses ke lembaga keuangan.
 
“Masalah uang bukanlah satu satunya faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Tetapi uang menjadi faktor yang bisa menentukan keberlangsungan UMKM. Lalu lintas yang terjadi dari barang, jasa, hingga tenaga kerja diharapkan dalam MEA diharapkan mampu membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujar dia.
 
Sekitar 40 persen pasar ASEAN datang dari Indonesia. Negeri ini memiliki 250 juta penduduk, dari 600 juta populasi manusia di Asia Tenggara.  “Dengan jumlah populasi yang besar maka akses keuangan juga lebih memungkinkan,” kata Muliaman.
 
“Kita ingin kepastian bahwa integrasi akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN. Kesejahteraan menjadi tujuan akhir, sementara terbentuknya integrasi menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan,” tambah dia
 
Menurut Muliaman yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), integrasi ekonomi merupakan alat mencapai tujuan, yang seharusnya tidak merugikan. Jika satu negara hanya menjadi pasar sementara negara lain mengeksploitasi, maka hal tersebut akan keluar dari tujuan awal integrasi ekonomi ASEAN dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
 
“Hal ini menjadi tantangan bagi UMKM karena UMKM berperan dalam pembentukan ekonomi dan penyerap tenaga kerja yang sangat banyak. UMKM pada dasarnya berbasis lokal dengan memanfaatkan orang lokal,” ujarnya
 
Pengembangan keuangan UMKM
Anggota ASEAN pada dasarnya bergantung pada Usaha Mikro kecil Menengah(UMKM) masing- masing, dan ini menjadi relevan dalam pengintegrasian UMKM ASEAN. Banyak program pembiayaan yang masih dilakukan, tetapi tidak semua bisa berhasil.
 
“UMKM bisa menghadapi gejolak ekonomi karena fleksibilitasnya. Untuk itu pengembangan UMKM di ASEAN perlu dipercepat, Meningkatkan daya saing dan akses keuangan, dan akses pembiayaan yang fleksibel. Akses keuangan yang mudah dan murah juga didukung dengan subsidi dan bunga yang rendah,” ujarnya
 
Menurut Muliaman, Indonesia bisa menjadi laboratorium untuk membuka akses keuangan UMKM. Indonesia dengan 50 persen GDP diperoleh dari UMKM, 97 persen penyerapan tenaga kerja oleh UMKM, dan bahkan terdapat 57,9 juta UMKM di  Indonesia. Indonesia memiliki sejarah dalam pembiayaan UMKM sebut saja Kredit Usaha Rakyat.
 
Kekhawatiran terhadap UMKM seperti lemahnya manajerial, kapasitas, dan kapabilitas serta jauhnya UMKM dari akses pembiayaan yang menyebabkan UMKM tidak berkembang. Ia menekankan bahwa UMKM perlu didukung oleh perusahaan penjaminan, dan seharusnya UMKM juga didukung akses keuangan yang lebih besar.
 
“Saat ini untuk UMKM  Indonesia aturan sedang kita siapkan, awal tahun depan peraturan selesai, kita bisa undang UMKM mana saja namun UMKM akan didampingi oleh perusahaan yang disebut under writer dan terdaftar di pasar modal,” ujarnya
 
Masalah pendanaan memang cukup sensitif, namun hal yang ia upayakan terhadap pembiayaan UMKM  akan difokuskan dengan pendanaan yang sesuai dengan kapasitas UMKM. Meski skala pembiayaan masih dalam rumusan, namun pendanaan sudah disiapkan dan bisa diimplementasikan diawal tahun 2016.
 
“Akan ada penyederhanaan dan pembatasan. Untuk kapasitas UMKM, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Jika terlalu besar masuk jalur normal. Dari perizinan juga sangat dibedakan dengan yang berlaku secara umum. frekuensi perdangangan apakah bisa dibatasi atau tidak. area tersebut akan dibatasi mana yang masuk papan UMKM dan yang umum. Skala pembiayaan masih diformulasikan dan awal tahun sudah bisa dipastikan,” ujarnya.