Pemerintah Masih Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

Kompas.com - 18/11/2015, 09:57 WIB
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah masih mengkaji untuk mengeluarkan insentif penurunan tarif pajak penghasilan atas gaji, tunjangan, upah, dan hasil pekerjaan lainnya, dalam paket kebijakan ekonomi ketujuh.

Menko Perekonomian, di sela sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/11/2015), mengakui penurunan tarif pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus melengkapi kebijakan penaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 3 juta per bulan yang sudah diterapkan.

"Tapi masih perlu rapat lagi, kami kaji lagi. Anda jangan yakin dulu," ujarnya.

"Dalam situasi begini, kalau ada (insentif) yang lain bisa lebih bagus. Ini juga untuk membantu korporasi," tambah Darmin.

PPh Pasal 21 tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Darmin masih enggan menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan dalam menerapkan insentif tersebut.

Namun, dia menambahkan, selain insetif pajak hasil pekerjaan, Kemenko Perekonomian juga mempertimbangkan berbagai usulan dari Kementerian dan Lembaga teknis, seperti pengembangan sektor peternakan.

"Memang ada usulan. Ada dari Direktur Jenderal Peternakan. Ada dari kementerian secara keseluruhan. Tetapi, kami akan cari yang lebih pas," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawadi mengatakan, dari proses pengkajian sementara, beberapa sasaran pemerintah dalam paket ketujuh adalah percepatan pembangunan desa, peningkatan kualitas layanan logistik, dan peningkatan daya saing industri padat karya.

Namun sasaran itu dinyatakan Edy sebelum rapat koordinasi terbatas antarkementerian, Selasa ini.

Halaman:
Sumber Antara


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Hari Berturut-turut Saham GOTO Sentuh ARB, Masih Akan Melemah Lagi?

4 Hari Berturut-turut Saham GOTO Sentuh ARB, Masih Akan Melemah Lagi?

Whats New
Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Platform Pesan-Antar Makanan DoorDash Bakal PHK 1.250 Karyawannya

Whats New
Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Kementerian PUPR: 1.400 Hektar Lahan di IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Whats New
Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Di Depan Jokowi, Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI dalam Tren Pemulihan Berkat Kerja Keras APBN

Whats New
Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Saham Teknologi Lagi-lagi Rontok, IHSG Sesi I Ditutup Melemah

Whats New
Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Jabar dan Jatim: Siap Pasok ke Bulog

Whats New
Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Hadapi Potensi Resesi 2023, Zurich Yakin Industri Asuransi Tetap Tumbuh

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Kala Buruh dan Pengusah Kompak Tolak Kenaikan Upah Minimum 2023

Whats New
Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Strategi IndiHome Genjot Kinerja Perusahaan

Whats New
Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Vale Bangun Industri Nikel dengan Dana Rp 131 Triliun

Whats New
Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Inflasi November 2022 Capai 5,42 Persen, Sektor Transportasi Jadi Penyumbang Terbesar

Whats New
Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Biaya Pembangunan IKN Nusantara, Menteri PUPR: APBN hanya 20 Persen, Selebihnya dari Investasi

Whats New
KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

KB Financial Kembali Suntik Modal ke Bukopin lewat Rights Issue

Whats New
Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Plus Minus KA Argo Parahyangan Vs Kereta Cepat, Pilih Mana?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.