Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport, Setya Novanto, dan Oleh-oleh dari Antalya

Kompas.com - 18/11/2015, 12:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

KOMPAS.com — Nama Setya Novanto belakangan ramai menghiasi pemberitaan Tanah Air, apalagi setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan adanya "politisi kuat" yang meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Kegaduhan tersebut sungguh sangat disayangkan harus terjadi, jika itu benar, di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di segala sektor, termasuk di bidang mineral pertambangan dan batubara (minerba).

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang tengah berada di Turki melalui telewicara dengan wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2015), menyampaikan, negara-negara G-20 bersepakat tentang pentingnya perbaikan iklim investasi untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi global.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Antalya, Turki, 15-16 November 2015, para pemimpin G-20 berkomitmen pada pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen pada 2018 sebagaimana disepakati dalam KTT G-20 Brisbane 2014.

Oleh-oleh Bambang dari Antalya tersebut tampaknya memang harus diolah dan dimatangkan lagi, melihat "dapur" RI yang kenyataannya masih banyak masalah dalam ketidakpastian hukum. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kepastian hukum dibutuhkan untuk perbaikan iklim investasi.

Kasus ini, kata Enny, bisa ditarik dari dua dimensi. Pengungkapan kasus ini bisa dimaknai sebagai adanya komitmen pemerintah untuk memberantas mafia dan adanya upaya penegakan hukum.

"Namun, bisa ditarik kesimpulan bahwa persoalan politik belum beres dan semakin gaduh," ujar Enny.

"Celakanya kalau sampai kemungkinan yang kedua yang lebih dipercaya kalangan investor," kata Enny.

Lebih jauh, Enny mengatakan, soal kesepakatan antar-negara G-20 sebagaimana disampaikan Bambang, hal itu diharapkan tidak sekadar basa-basi.

Namun, yang paling penting, ada wujud konkret dari kesepakatan yang dibuat. Artinya, komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di hadapan negara-negara G-20 harus direalisasikan untuk mendukung pencapaian tambahan pertumbuhan ekonomi global 2 persen pada 2018.

"Terutama komitmen di hadapan rakyat Indonesia," kata Enny.

Baca juga: Rizal Ramli: Anggap Saja Sedang Melihat Sinetron Antar-geng

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com