KPPU Selidiki Dugaan Kartel Komoditas Pangan

Kompas.com - 19/11/2015, 12:00 WIB
Pedagang beras di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, menunjukkan contoh beras yang sebenarnya, Kamis (21/5/2015) pagi. KOMPAS.com/Andri Donnal PuteraPedagang beras di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, menunjukkan contoh beras yang sebenarnya, Kamis (21/5/2015) pagi.
|
EditorErlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai adanya permainan kartel komoditas pangan, khususnya beras. Kecurigaan tersebut muncul lantaran menipisnya stok di pasar secara tiba-tiba.  Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pasokan beras tersedia.

"Informasi dari pedagangnya sih katanya pasokannya yang berkurang. Tapi kami tidak percaya begitu saja, karena menurut data dari BPS pasokannya itu ada. Karena itu kita akan menyelidiki," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf melalui keterangan tertulis, Kamis (19/11/2015).

Hal tersebut diketahui Syarkawi saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Sidak dilakukan lantaran KPPU mendapat laporan berkurangnya pasokan beras.

Sidak dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi tersebut karena masalah pasokan karena produksi berkurang.

Namun sebelumnya, KPPU juga telah menduga ada kartel beras di setiap provinsi di Indonesia. Pihaknya juga telah melakukan investigasi terkait hal ini ke gudang-gudang beras di Jawa Timur.

"Kita ingin mendalami kenapa pasokan berkurang secara drastis, apa karena produksi tidak ada, atau ada permainan. Kita mau tindaklanjuti, kita mau investigasi dulu," kata dia,

Syarkawi menambahkan, untuk mengetahui kebenaran dugaan kartel beras, pihaknya akan mendatangi gudang-gudang beras baik yang ada di Jakarta dan Jawa Barat.

"Kita akan lihat nanti kondisi di gudang-gudang beras. Apakah benar tidak ada atau ada yang sengaja menahannya," kata Syarkawi.

Selain beras, KPPU juga menengarai ada permainan kartel komoditas daging, garam, jagung, dan kedelai.

Saat ini, Syarkawi mengaku sudah ada dua pengusaha daging yang terlapor namun belum diungkap ke publik.

"Bila diketemukan ada yang bermain dengan komoditas pangan, mereka terancam pidana dan denda sebesar-besarnya Rp 100 miliar. Untuk mengawasi ini, kami sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian," ucap Syarkawi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X