Menteri Desa Minta Pemprov Maluku Kumpulkan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kompas.com - 20/11/2015, 20:09 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar Josephus PrimusMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Mendapat keluhan lambatnya pencairan dana desa dari kabupaten di Provinsi Maluku, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar meminta pihak Pemerintah Provinsi Maluku mengumpulkan seluruh kabupaten/kota. Menteri Marwan, pada Kamis (19/11/2015) itu meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi.  "Saya tegaskan, pemprov harus mengumpulkan kepala daerah agar melakukan koordinasi percepatan penyaluran dana desa," ujar Marwan di Ambon, Maluku, Kamis (19/11/2015).

Lambatnya penyaluran dana desa, menurut Marwan kebanyakan mengalami hambatan di tingkat kabupaten. "Penyaluran dari kabupaten ke desa-desa, masih mengalami hambatan atau dihambat saya juga enggak tahu. Yang jelas, ke depan kita akan melakukan revisi untuk memberikan dana desa langsung ke desa-desa," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marwan menjelaskan sudah berkali-kali menyampaikan surat ke seluruh desa dan kabupaten untuk mempercepat penyaluran dana desa. "Baru dua minggu yang lalu, saya kembali mengirim surat ke pemerintah kabupaten, agar mempercepat penyaluran dana desa," katanya menegaskan.

Marwan juga menyinggung penggunaan dana desa di Maluku yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) No.5 tentang Penggunaan Dana Desa Prioritas. "Saya dengar ada dana desa buat lapangan bola, ini sama sekali tidak betul. Ini tugas pemprov, bupati dan wali kota untuk melakukan pengawasan. Permen No.5 sudah jelas menggunakan dana desa untuk infrastruktur desa," papar Marwan.

Pemerintah sudah mempermudah proses pencairan dana desa, ujar Marwan. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak mencairkan dana desa. "SKB tiga menteri, sudah jelas sangat mempermudah proses penggunaan dan pelaporan dana desa dan sudah jelas dalam SKB tersebut bahwa prioritas untuk membangun infrastruktur desa," imbuhnya.

Pemerintah menurut Menteri Marwan memunyai komitmen untuk membangun desa-desa secara serius. Sehingga, hal tersebut juga harus diiringi dengan komitmen pemerintah provinsi untuk mengiringi bantuan ke desa-desa. "Ini provinsi belum punya program ke desa-desa. Nanti akan secara sinergis dan simultan kalau kita kumpulkan dan kita gerakkan nanti akan membuat desa kita maju," tutupnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.