Konektivitas Antar-wilayah Kepulauan Bisa Kurangi Kesenjangan

Kompas.com - 21/11/2015, 17:17 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar Kementerian DesaMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com -  Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam laut berlimpah, Indonesia masih berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakatnya yang masih berada di garis kemiskinan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menilai kondisi pembangunan Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Keterbatasan prasarana transportasi menyebabkan kegiatan industri tidak menyebar ke wilayah-wilayah terbelakang dan terisolasi, khususnya pada provinsi kepulauan. "Hal inilah yang menyebabkan beberapa wilayah kepulauan di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat," ujar Marwan saat menjadi narasumber dalam acara Musyawarah Pimpinan Nasional Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Muspimnas PB PMII) di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku  pada Jumat (19/11/2015).

Pengurangan kesenjangan antar-wilayah, menurut Marwan bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan konektivitas antar-wilayah dengan penyediaan transportasi yang dapat menjadi akses industri dari pusat-pusat pengolahan ke wilayah pemasaran. "Jadi untuk melakukan percepatan pembangunan daerah kepulauan perlu adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengelola laut secara leluasa karena Indonesia adalah negara kepulauan," ujarnya.

Adanya pengakuan provinsi kepulauan, menurut Marwan,  bisa memengaruhi pembagian dana alokasi umum yang didasarkan juga pada variabel luas laut sehingga pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah dana yang diterima saat ini. "Sudah jelas dalam UU No.23 tahun 2014 menjelaskan bahwa penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, sebagai Majelis Pembina Nasional PMII, Marwan meminta kepada kader-kader PMII untuk menelorkan gagasan-gagasan cerdas dan solutif yang dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. "PMII adalah organisasi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keislaman, oleh karena itu wajib bagi kita untuk bergerak dan tidak hanya diam melihat dinamika pembangunan saat ini," tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Bangun Kafe di Atas Laut, Ekonomi Desa Semare di Pesisir Pasuruan Pun Terangkat

Rilis
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih, Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih, Bapak Presiden

Whats New
E-toll Bakal Diganti MLFF buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-toll Bakal Diganti MLFF buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.