Novanto dan Sudirman Hanya Riak di Permukaan Freeport

Kompas.com - 22/11/2015, 21:57 WIB
Freeport KOMPAS/AGUS SUSANTOFreeport
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com — Mencuatnya kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla demi mendapatkan saham Freeport dinilai hanya riak di permukaan.

Menurut pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, persoalan Freeport tidak hanya sebatas persoalan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said atau Ketua DPR RI Setya Novanto.

"SN (Setya Novanto) atau SS (Sudirman Said) hanya riak di permukaan," ujar Noorsy dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Dia meyakini ada kekuatan lain, baik di dalam maupun luar negeri, yang sangat berkepentingan terhadap persolan Freeport di Indonesia.

Oleh karena itu, ucap dia, masyarakat perlu melihat dan menganalisis persolan Freeport secara cermat dengan sudut pandang yang luas, yakni geo-ekonomi.

Pertama, Noorsy meyakini persoalan Freeport ada sangkut pautnya dengan Amerika Serikat (AS). Sejak krisis 2008 dan tekanan manufaktur China begitu masif, AS dinilai masih punya kemampuan bertahan.

Penyebabnya, ucap dia, ialah karena AS memiliki cadangan emas yang sangat banyak meski cadangan devisanya tak begitu besar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lantaran emas itu, apa pun kebijakan AS masih bisa dipercaya oleh stakeholder ekonomi. Oleh karena itu, ucap dia, keberlanjutan bisnis Freeport yang juga menambang emas di Indonesia sangat kental dengan kepentingan ekonomi politik AS.

Kedua, Noorsy meyakini persoalan Freeport di Indonesia lebih dari sekadar Sudirman Said dan Setya Novanto. Apabila DPR RI ingin persoalan tersebut tuntas, Noorsy mengusulkan hak interpelasi dimunculkan kepada Sudirman karena membuat surat kepada Chairman Freeport McMoran James Robert Moffett pada 7 Oktober 2015.

Menurut dia, isi surat itu jelas menunjukkan bahwa Sudirman menjanjikan penataan atau revisi aturan demi perpanjangan kontrak Freeport.

Padahal, kata Noorsy, peraturan atau perundang-undangan tak boleh disesuaikan demi kepentingan asing. Bila itu dilakukan, dia yakin pihak-pihak yang berkepentingan akan terkuak ke permukaan.

Sementara itu, kepada Setya Novanto, Noorsy mengatakan bahwa politisi Golkar itu memang orang yang tak bisa dipercaya. Menurut dia, rekam jejak Setya Novanto selama ini bisa jadi acuannya.

Bahkan, menurut dia, terpilihnya Setya sebagai Ketua DPR RI merupakan kesalahan partai-partai Koalisi Merah Putih.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X