Penguasaan Asing di "E-Commerce" Perlu Dibatasi

Kompas.com - 23/11/2015, 12:51 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemodal asing tidak bisa leluasa lagi bermain di bisnis online atau e-commerce. Pemerintah akan membatasi kepemilikan pemodal asing di e-commerce.

Niat tersebut akan dituangkan dalam revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang akan segera digodok.

Srie Agustina, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyatakan, pengaturan investasi asing ini juga berlaku pada bisnis tempat jual beli barang dan jasa via online.

Dia menambahkan, pembatasan asing di e-commerce ini bertujuan memperkuat bisnis online lokal. "Tahap awal, asing hanya boleh memiliki saham minoritas di e-commerce dan marketplace," kata Srie sebagaimana dikutip dari Kontan, Senin (23/11/2015).

Sebagai gambaran, potret e-commerce di Indonesia memang menggiurkan. Merujuk data Insideretail, penjualan bisnis online di Indonesia tahun ini diprediksikan mencapai 3,56 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49 triliun.

Tahun depan, omzet bisnis ini diprediksikan naik 26 persen menjadi 4,49 miliar dollar AS. Nah, sejumlah skema porsi pembatasan asing ini mulai disusun. Misalnya, asing akan di batasi maksimal memiliki 30 persen-40 persen saham e-commerce di Indonesia dan selebihnya dikuasai pemodal lokal.

Namun untuk sementara ini, aturan ini tak berlaku surut. Alhasil, asing yang telanjur memiliki lebih dari batas maksimal itu, tak wajib melepaskan sebagian kepemilikannya ke pengusaha lokal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah berharap, dengan komposisi ini pebisnis online domestik bisa memanfaatkannya untuk bekerjasama dengan pemain global dan mengembangkan jaringannya ke pasar dunia. Di sisi lain, pembatasan ini menahan dominasi asing di e-commerce.

Bambang Heru Tjahjono, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menambahkan, investor asing juga hanya boleh masuk pada perusahaan e-commerce atau marketplace yang mapan.

Jadi, pebisnis asing haram masuk ke pebisnis online pemula atau baru tahap perintis (start up). Sebab, selama ini investor asing lebih suka mencaplok perusahaan perintis dengan harga murah. Syarat lain, investor asing wajib berbentuk badan hukum Indonesia atau mendirikan perseroan terbatas (PT). Syarat ini berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Lany Rahayu, Marketing Communications Manager PT Global Digital Niaga, pengelola Blibli.com menilai positif rencana ini. Sedangkan Gaery Undarsa, Managing Director PT Global Tiket Network, pengelola tiket.com berharap jangan sampai aturan menguntungkan investor global. Sebab, bisnis ini memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. (Nina Dwiantika)

Baca tentang


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OJK : Debt Collector Dilarang Menagih dengan Ancaman, Kekerasan, atau Mempermalukan

OJK : Debt Collector Dilarang Menagih dengan Ancaman, Kekerasan, atau Mempermalukan

Whats New
KAI Tolak Keberangkatan 10.865 Calon Penumpang Tanpa Kartu Vaksin

KAI Tolak Keberangkatan 10.865 Calon Penumpang Tanpa Kartu Vaksin

Whats New
Amazon Buka Lowongan Terkait Uang Kripto, Kerek Harga Bitcoin dkk

Amazon Buka Lowongan Terkait Uang Kripto, Kerek Harga Bitcoin dkk

Whats New
Ini Ragam Bansos yang Bisa Anda Dapat Selama PPKM Level 4

Ini Ragam Bansos yang Bisa Anda Dapat Selama PPKM Level 4

Whats New
Ada Aturan Makan 20 Menit Selama PPKM Level 4, Ini Kata Sandiaga Uno

Ada Aturan Makan 20 Menit Selama PPKM Level 4, Ini Kata Sandiaga Uno

Whats New
KSPI Nilai Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Gaji Kurang Tepat Sasaaran

KSPI Nilai Kriteria Penerima Bantuan Subsidi Gaji Kurang Tepat Sasaaran

Whats New
Tandatangani MoU dengan Media Group, Telkom: Kami Siap Dukung Bisnis Media Group

Tandatangani MoU dengan Media Group, Telkom: Kami Siap Dukung Bisnis Media Group

Rilis
Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Varian Delta Tersebar Lebih Cepat di Kawasan Industri

Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Varian Delta Tersebar Lebih Cepat di Kawasan Industri

Whats New
Rupiah Hari Ini Diproyeksi Menguat

Rupiah Hari Ini Diproyeksi Menguat

Whats New
Di Wilayah PPKM Ini, Tempat Ibadah hingga Mal Boleh Dibuka

Di Wilayah PPKM Ini, Tempat Ibadah hingga Mal Boleh Dibuka

Whats New
Turun Rp 2.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Ada Lowongan Kerja di BUMN Ini, Simak Posisi dan Persyaratannya

Ada Lowongan Kerja di BUMN Ini, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Masa Tugas Kepala BPH Migas Berakhir, Fanshurullah Kisahkan Kondisi Sektor Migas ke Dalam Buku

Masa Tugas Kepala BPH Migas Berakhir, Fanshurullah Kisahkan Kondisi Sektor Migas ke Dalam Buku

Whats New
TransJakarta: Setahu Kita Jumlahnya Itu Bukan 20 Orang yang Meninggal, tetapi 14 Orang...

TransJakarta: Setahu Kita Jumlahnya Itu Bukan 20 Orang yang Meninggal, tetapi 14 Orang...

Whats New
Sebut 20 Karyawan TransJakarta Meninggal Terpapar Covid, KSPI Minta Anies Baswedan Turun Tangan

Sebut 20 Karyawan TransJakarta Meninggal Terpapar Covid, KSPI Minta Anies Baswedan Turun Tangan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X