Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penguasaan Asing di "E-Commerce" Perlu Dibatasi

Kompas.com - 23/11/2015, 12:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemodal asing tidak bisa leluasa lagi bermain di bisnis online atau e-commerce. Pemerintah akan membatasi kepemilikan pemodal asing di e-commerce.

Niat tersebut akan dituangkan dalam revisi peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang akan segera digodok.

Srie Agustina, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyatakan, pengaturan investasi asing ini juga berlaku pada bisnis tempat jual beli barang dan jasa via online.

Dia menambahkan, pembatasan asing di e-commerce ini bertujuan memperkuat bisnis online lokal. "Tahap awal, asing hanya boleh memiliki saham minoritas di e-commerce dan marketplace," kata Srie sebagaimana dikutip dari Kontan, Senin (23/11/2015).

Sebagai gambaran, potret e-commerce di Indonesia memang menggiurkan. Merujuk data Insideretail, penjualan bisnis online di Indonesia tahun ini diprediksikan mencapai 3,56 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49 triliun.

Tahun depan, omzet bisnis ini diprediksikan naik 26 persen menjadi 4,49 miliar dollar AS. Nah, sejumlah skema porsi pembatasan asing ini mulai disusun. Misalnya, asing akan di batasi maksimal memiliki 30 persen-40 persen saham e-commerce di Indonesia dan selebihnya dikuasai pemodal lokal.

Namun untuk sementara ini, aturan ini tak berlaku surut. Alhasil, asing yang telanjur memiliki lebih dari batas maksimal itu, tak wajib melepaskan sebagian kepemilikannya ke pengusaha lokal.

Pemerintah berharap, dengan komposisi ini pebisnis online domestik bisa memanfaatkannya untuk bekerjasama dengan pemain global dan mengembangkan jaringannya ke pasar dunia. Di sisi lain, pembatasan ini menahan dominasi asing di e-commerce.

Bambang Heru Tjahjono, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menambahkan, investor asing juga hanya boleh masuk pada perusahaan e-commerce atau marketplace yang mapan.

Jadi, pebisnis asing haram masuk ke pebisnis online pemula atau baru tahap perintis (start up). Sebab, selama ini investor asing lebih suka mencaplok perusahaan perintis dengan harga murah. Syarat lain, investor asing wajib berbentuk badan hukum Indonesia atau mendirikan perseroan terbatas (PT). Syarat ini berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Lany Rahayu, Marketing Communications Manager PT Global Digital Niaga, pengelola Blibli.com menilai positif rencana ini. Sedangkan Gaery Undarsa, Managing Director PT Global Tiket Network, pengelola tiket.com berharap jangan sampai aturan menguntungkan investor global. Sebab, bisnis ini memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. (Nina Dwiantika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com