Dirjen Minerba: Saya Tidak Tahu Maksud Freeport

Dalam hal ini Freeport sempat menyatakan bahwa mereka tak kunjung menawarkan divestasi saham ke pemerintah lantaran masih menunggu mekanisme yang jelas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan mekanisme yang diacu pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Sekarang kan kita bicara hukum positifnya, PP 77. Ya sudah kita ikuti PP 77. (Soal mekanismenya) Saya enggak tahu apa yang dimaksud mereka," kata Bambang ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Lebih lanjut Bambang menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM telah berkirim surat kepada pihak Freeport untuk segera menyampaikan penawaran divestasi saham sebesar 10,64 persen.

Bambang pun mengaku, tak berniat memperjelas soal mekanisme yang dimaksud Freeport. Bagi pemerintah, mekanisme divestasi saham jelas sesuai PP 77 yakni ditawarkan ke pemerintah, kemudian apabila pemerintah tidak berkenan maka ditawarkan ke BUMN.

Kalau BUMN tidak ingin mengambilnya, maka saham yang dilepas ditawarkan ke BUMD. Terakhir, apabila BUMD tidak berniat mengambil divestasi Freeport, maka penawaran dibuka untuk swasta nasional.

Saat ditanya mekanisme yang jelas dari pemerintah, menurut Freeport seperti apa, Riza hanya menjawab singkat. "Menunggu revisi hukum," kata Riza kepada Kompas.com.