Kasus Freeport dan Kepastian Investasi

Beberapa hal teknis belum dibicarakan sehingga memunculkan ruang pemburuan rente. Misalnya, tentang mekanisme divestasi 20,64 persen saham senilai kurang lebih Rp 48 triliun, apakah melalui pengalihan saham atau pasar modal.

Pada periode 30 tahun pertama kontrak karya 1967-1997, selain terjadi pengalihan 9,36 persen saham pada Pemerintah Indonesia, juga terjadi pengalihan saham 9,36 persen dari PT Indocopper Investama kepada PT Nusamba yang kembali lagi ke FCX. Setiap proses pengalihan saham selalu diwarnai drama politik.

Dengan komitmen pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo untuk membenahi segala bidang, ada momentum mereformasi iklim investasi asing di Indonesia. Dalam investasi langsung, Indonesia semakin diperhitungkan dan akan terus meningkat. Dipastikan transaksi bisnis yang melibatkan investor asing besar akan kian intensif.

Namun, ada banyak perusahaan domestik yang juga semakin besar. Baik pelaku asing maupun domestik sama-sama membutuhkan kepastian kerangka regulasi dan komitmen politik yang kuat.

Komitmen pemerintah baru melalui politik anggaran tak diragukan lagi. Sementara, dari sisi kerangka regulasi juga mulai terlihat dari berbagai paket kebijakan yang sudah mencapai paket VI. Dalam paket kebijakan tersebut, pada dasarnya pemerintah memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku swasta.

Meletupnya kasus "papa minta saham" bisa menjadi momentum pembenahan iklim investasi di Indonesia. Jika itu dilakukan, pasti akan menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha besar, baik asing maupun domestik.

Pada September lalu, John McBeth menulis begini, "Why Indonesia is Going Nowhere Fast Under Jokowi: Jakarta is losing the international perceptions game."

Presiden Jokowi tengah kehilangan kepercayaan, baik di mata publik domestik maupun internasional. Ini saat yang baik untuk memulihkan kepercayaan lewat sikap tegas menyingkirkan para pemburu rente dari lingkungan dekatnya.

A Prasetyantoko
Pengajar di Unika Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 November 2015, di halaman 15 dengan judul "Kasus Freeport dan Kepastian Investasi".